Pembahasan APBD 2016 Dipercepat – Radar Selatan

Radar Selatan

Bulukumba

Pembahasan APBD 2016 Dipercepat

*Minta Pemda Revisi KUA PPAS

BULUKUMBA, RS — Terancam tak gajian, Pemkab serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulukumba mengebut rencana pembahasan APBD 2016. Pasalnya, untuk penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah 2016, mesti rampung pada November 2015. Ketua DPRD Bulukumba, Andi Hamsah Pangki mengatakan, pada dasarnya pembahasan APBD 2016 tersebut sudah bisa dibahas oleh komisi.

Namun, pihaknya mengembalikan usulan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2016 dari pemerintah setempat. Pasalnya, KUA PPAS yang dikerjakan oleh Tim Pemerintah Anggaran Daerah (TPAD) itu tidak lengkap.
Misalnya, dalam draf KUA PPAS tersebut tidak mensinkronkan dengan permendagri no 52 tahun 2015 tentang penyusunan APBD 2016, UU no 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, peraturan kementrian keuangan, serta penyusunan DIPA yang diturunkan oleh APBN.
“Sebenarnya sudah kami bahas tetapi, KUA PPAS 2016 yang diserahkan oleh pemda itu tidak lengkap. Makanya kami kembalikan dengan mensinkronkan beberapa aturan,”katanya, saat ditemui di ruang kerjanya Senin 19 Oktober.
Politikus partai Golkar ini menyadari bahwa, jika penyusunan APBD 2016 tidak rampung atau menyebrang hingga 2016 nanti, baik eksekutif atau legislatif tidak akan mendapatkan gaji. Ia berharap usulan program pemerintah setempat yang akan diakomodir dalam APBD 2016 tidak lagi yang berulang atau pekerjaan yang belum tuntas pada anggaran 2015 kemarin.
“Masa kita mau anggarkan kembali, padahal anggaran yang diberikan sebelumnya saja tidak digunakan secara maksimal. Jika KUA PPAS sudah dimasukkan kembali, maka jelas kita akan kerja cepat dan membahasnya di setiap komisi, kemudian dikembalikan ke banggar,” terangnya.
Jika melihat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2016, ada konsekwensi jika terlambat menetapkan APBD. Baik pemkab maupun dewan bisa terkena sanksi jika penetapan anggaran tidak sesuai tenggat waktu.
“Jikalau keterlambatan penyusunan APBD berasal dari eksekutif, maka bupati terancam tidak digaji selama enam bulan. Namun kalau keterlambatan berasal dari unsur legislatif, maka ketua DPRD yang tidak akan menerima gaji,” kata Kordinator Kopel Bulukumba Muh Jaffar.
Ia menambahkan, jika pemerintah daerah tidak bisa menyelesaikan pembahasan APBD tepat waktu, maka prosentase transfer DAU pada tahap pertama. Jaffar mengemukakan, pada tahun ini, tenggat waktu penyelesaian berbeda dari tahun lalu.
Jika pada 2014, penetapan APBD bisa dirampungkan sampai bulan ke 12, namun tidak untuk tahun 2015, pembahasannya hanya akan berlangsung sampai bulan November dan ditetapkan pada akhir bulan ke 11 2015. (faj/ris/B)

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!