Bulukumba Terancam tidak Dapat WTP – Radar Selatan

Radar Selatan

Bulukumba

Bulukumba Terancam tidak Dapat WTP

# Jika Dana TKI Tak Dikembalikan

REPORTER: AKBAR WAHYUDI
EDITOR: RISKANDI NUR

BULUKUMBA, RADAR SELATAN — Kabupaten Bulukumba, terancam tidak bisa lagi mendapatkan penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).
Pasalnya, dari 35 anggota DPRD Bulukumba, periode 2004-2009, yang telah menerima dana Tunjangan Komunikasi Insentif (TKI), tercatat hanya enam orang diantaranya yang telah mengembalikan, tetapi belum lunas.
Kepala Bagian (Kabag) Keuangan Sekretariat Daerah (Setda) pemerintah kabupaten (Pemkab) Bulukumba, Mansur mengungkapkan, total keseluruhan dana TKI sebesar Rp 2,1 miliar, tetapi kini tersisa Rp Rp 1,8 miliar dan dana tersebut menjadi piutang daerah yang harus dipertanggungjawabkan setiap tahunnya.
Pemkab Bulukumba, melalui Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) terus melakukan penagihan kepada 35 mantan anggota DPRD, dan tiga diantaranya masih aktif untuk mengembalikan dana TKI tersebut.
“Berdasarkan LHP BPK No 61C/HP/XIX.MKS/08/2008, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pemkab diminta terus melakukan penagihan karena ini utang, kita ini terancam tidak dapat WTP karena ini dana TKI,” ujar Mansur, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin, 25 Januari.
Menurut Mansur, langkah yang dilakukan mulai dari 2006 seperti penagihan langsung, memberikan pemahaman telah dilakukan, namun tidak pernah digubris, oleh penerima dana TKI tersebut, untuk itu dia menyerahkan seluruh kewenangan tersebut kepada Polda dengan memberikan keseluruh berkas agar diproses secara hukum karena dianggap telah merugikan negara.
Kabid Humas Polda Sulawesi-Selatan dan Barat (Sulselbar), Kombespol Frans Barung Manggera, yang dikonfirmasi mengaku hingga saat ini masih melakukan pemeriksaan dengan melakukan pemanggilan kepada seluruh mantan anggota DPRD.
“Sabar-sabar saja dulu dinda (Wartawan, red) pasti kita kerja ini kasus karena sudah termaksud penyelewengan dana negara, kita pasti tanya kalau sudah ada hasilnya,” ujarnya.
Sementara itu, salah satu anggota DPRD yang belum mengembalikan dana TKI, Fahidin HDK mengaku jika secara moral akan mengembalikan dana TKI tersebut, sesuai kemampuannya, dikarenakan hal tersebut bukan murni kesalahan DPRD yang hanya menerima saja.
“Kalau diperuksa di Polda saya siap, asalkan keseluruhan, bukan hanya penerima saja, melainkan seluruhnya, mulai dari presiden, Menteri dan Bupati yang saat menjabat, jangan sampai hanga kami yang disalahkan,” ujarnya. (**)

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!