Penyegelan Marak, Pengelolaan Aset Dibenahi – Radar Selatan

Radar Selatan

Bulukumba

Penyegelan Marak, Pengelolaan Aset Dibenahi

BULUKUMBA, RADAR SELATAN — DPRD Bulukumba, mengusulkan agar sistem pengelolaan aset daerah dibenahi guna menghindari saling klaim lahan. Sejak 2015, sejumlah gedung sekolah dasar (SD) berhasil disegel warga, dan terakhir SD Negeri 257 Baddoa, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Bulukumba.
Ketua Komisi D DPRD Bulukumba, Fahidin HDK, mengaku, Pemkab harus mendata ulang aset daerah, mana yang masuk milik pemerintah, yang statusnya masih samar-samar dan mana lokasi memang milik warga berdasarkan bukti dimiliki berupa sertifikat. Dengan cara ini diyakini bisa menghindari aksi saling mengklaim lahan kedepannya, namun kalau dibiarkan maka peluang warga melakukan penyegelan terhadap gedung pendidikan masih cukup besar. “Harus didata ulang. Tidak boleh tidak. Ini kan kelemahan kita sejauh ini. Kita tidak memisahkan,” ujarnya, kemarin.
Menurutnya, sejauh ini, pendekatan yang dilakukan Pemkab terhadap warga yang menutup gedung sekolah juga kadang berlebihan. Sebab, terkadang melakukan pengancaman, kemudian menakut-nakuti warga, akhirnya dia memberilakan perlawanan. Padahal, seharusnya cukup melakukan komunikasi yang baik tak perlu ada gertakan maupun cara lain. Terbukti, kata dia, anggota dewan dengan warga penyegelan gedung SD sepakat membuka kembali dalam rapat sebelumnya. “Cara ini harus diubah. Kalau ada warga menyegel, komunikasikan dengan baik. Jangan gunakan cara lain. Karena disitu biasa ada perlawanan,” jelasnya.
Dia menambahkan, warga mengklaim gedung sekolah sebagai miliknya, karena merasa memiliki bukti berupa sertifikat. Hanya saja, keaslian masih perlu diuji akan kebenarannya. Apalagi, dalam sertifikat tidak disebutkan mana batas-batas lokasi, namun secara menyeluruh saja, sehingga perlu ada verifikasi ulang, sebab jika dibiarkan merugikan bagi anak didik. Meski pelaku penyegelan sudah bersedia membuka kembali sambil mencari solusi terbaikya. ” Iya, ini baru satu sekolah, mana yang lain. Yang lebih awal sudah disegel. Makanya, cara paling tepat harus pendataan ulang. Yang mana samar-samar, dan milik daerah,” katanya.
Aktivis Kopel Bulukumba, Syarifuddin, mengemukakan, pengelolaan aset daerah memang masih amburadul, belum tertata dengan baik. Menurut dia, kondisi ini bisa melihat dari banyaknya gedung sekolah maupun fasilitas pemerintah yang disegel warga. Padahal, seandinya data administrasi aset bagus maka yakin tidak mungkin terjadi saling mengklaim, Pemkab cukup memperlihatkan sertifikat saja, namun pemerintah juga kadang tidak memiliki. “Ini harus dibenahi. Karena yang dirugikan anak-anak sekolah. Tidak bisa belajar, misalnya SD di Bontonyeleng sudah beberapa tahun disegel, belum buka sampai sekarang, kasihan anak didik,” ujar dia.
Kepala SDN 257 Baddoa, Mansyur, mengatakan, khawatir terhadap kondisi muridnya menjelang pelaksanaan ujian sekolah berbasis nasional (USBN), pasca penyegelan gedung sekolah. Sebab, murid terpaksa belajar seadanya di bawah kolong rumah dan di tenda. Bahkan dia mengaku, sudah didesak segera menyelesaikan perkara ini karena dikhawatirkan berdampak pada murid. “Kami berupaya menciptakan kondisi yang nyaman dalam proses belajar mengajar, meski belajar seadanya. Kami tetap memberikan motivasi bagi murid tetap semangat belajar,” tandasnya. (one-awa/ris/B)

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!