Bupati Terpilih Dilantik di Kantor Gubernur – Radar Selatan

Radar Selatan

Bulukumba

Bupati Terpilih Dilantik di Kantor Gubernur

BULUKUMBA, RADAR SELATAN — Jika tidak ada aral merintang, pelaksanaan pelantikan Bupati serentak, dipastikan akan dilaksanakan di Kantor Gubernur Sulawesi-Selatan pada tanggal 17 Februari mendatang.
Kasubag Protokol, Bagian Humas, Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Bulukumba, Syarifah KK mengungkapkan, jika dirinya telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi yang akan melaksanakan pelantikan Bupati serentak berdasarkan Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Dalam Negri (Kemendagri) yang dimana pelantikan Bupati dilantik oleh Gubernur.
“Kita sebenarnya belum tahu berapa orang yang harus diundang, karena kami saat ini masih tahap koordinasi, yang pastinya lokasi pelantukan dilaksanakan di Kantor Gubernuran,” ujarnya.
Dalam melakukan penyebaran undangan pelantikan, Rifa mengaku, terlebih dahulu harus mengkoorsinasikan hal tersebut dengan protokol Gubernur, demi kelancaran pelantikan nantinya. ” Kita diberi kepercayaan untuk mengundang, cuma harus koordinasi dulu, dengan tetap memperhatikan tempat, apakah muat atau tidak jangan sampai tamu melunjak,” ujarnya.
Sementara itu, Mentri Dalam Negeri RI (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyampaikan kepada calon kepala daerah terpilih yang akan dilantik secara serentak pada tanggal 17 Februari mendatang. Tujuh kepala daerah terpilih di NTB, kata Tjahjo, bisa dilantik serentak pada tahap pertama dikarenakan Pilkadanya sudah selesai proses di Mahkamah Konstitusi (MK) dan juga akhir masa jabatan (AMJ) kepala daerah berakhir pada Februari.
Mereka diingatkan untuk langsung bekerja, melaksanakan tanggungjawabnya sebagai orang nomor satu baru di daerah masing-masing. “Harus langsung kerja begitu selesai dilantik,” kata Tjahjo. Sejauh ini, SK Mendagri untuk tujuh calon kepala daerah di NTB sudah siap. “Kita sudah koordinasi di daerah, persiapan mulai dilakukan untuk pelantikan tersebut,” katanya.
Menurut Tjahjo, salah satu tugas yang perlu dilakukan adalah mengevaluasi aturan-aturan yang ada, baik berupa peraturan daerah (perda) maupun peraturan bupati (perbup). Ia meminta segera merevisi aturan yang dinilai menghambat atau merugikan.
“Aturan mana yang sekiranya menghambat bisa direvisi oleh kepala daerah yang baru. Yang penting memberi pelayanan maksimal bagi masyarakat,” tegasnya. (awa-fjr/ris/B)

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!