Tak Daftar BPJS, Perusahaan Terancam Sanksi – Radar Selatan

Radar Selatan

Bulukumba

Tak Daftar BPJS, Perusahaan Terancam Sanksi

BULUKUMBA, RADAR SELATAN — Sejumlah perusahaan nakal di Bulukumba, terancam akan dikenakan sanksi karena tak mendaftarkan karyawan menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial (BPJS) yang merupakan syarat mutlak harus dipenuhi.
Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Bulukumba, Abd Rahman, mengungkapkan, pemerintah akan memberikan sanksi tertulis dan administrasi bagi perusahaan yang tidak bergabung didalam BPJS kesehatan maupun ketenagakerjaan. Perusahaan harus mendaftarkan karyawaannya, karena ini merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, bahkan bisa izin usaha dicabut kalau tidak memenuhi. “Kalau sudah diperingati, baru belum mendaftar. Kita akan beri sanksi,” ujarnya, kemarin.
Menurutnya, pemberlakuaan sanksi ini berdasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 86 tahun 2013. Bahkan, jika teguran diabaikan, maka perusahaan ditutup aksesnya memperoleh pelayanan publik. Sanksi ini berupa perusahaan tidak akan mendapat perizinan soal usaha, dan memungkinkan tidak mendapat izin mempekerjakan tenaga kerja, kemudian izin mendirikan bangunan.
Termasuk denda 0,1 persen setiap bulan dari iuran yang harus dibayar jika perusahaan tidak mendaftar sebagai anggota BPJS. “Pendaftaran BPJS bertahap. Mulai Januari 2015, usaha besar dan kecil wajib daftar,” jelasnya.
Sejauh ini, lanjut Rahman, tim yang dibentuk dari dinas sosial telah sementara turun di lapangan melakukan kroscek ke semua perusahaan yang ada di Bulukumba bersama dengan BPJS ketenagaan kerjaan dan kesehatan Bulukumba.
Penelusuran ini dilakukan guna memastikan perusahaan mana saja yang masih ada karyawan yang belum mengantongi BPJS, hanya tim masih bekerja belum melakukan publikasi keluar. “Iya, sudah ada tim turun. Tapi, ini masih bersifat kroscek. Kita mau tahu mana saja perusahaan yang belum memiliki BPJS,” ujar mantan Kepala BPMPD Bulukumba ini.
Ketua Komisi D DPRD Bulukumba Fahidin, mengemukakan, pihaknya akan meminta supaya karyawan perusaan yang memang belum mendapatkan BPJS ketenagakerjaan segera akan melaporkan perusahaan ke dinas supaya bisa ditindaklanjuti.
Perusahaan bakal terkena denda Rp1 miliar dari pemerintah, kalau tidak mendaftarkan karyawannya pada BPJS 1 Januari 2015. “Denda tidak langsung. Tapi, ada tahap awal, pemerintah memberikan sanksi administratif berupa peringatan perusahan yang belum mendaftar program BPJS,” ujar dia.
Dia menambahkan, pemberian Surat Peringatan (SP) dua kali, jika perusahaan masih tak menghiraukan, maka dikenakan sanksi pidana. Hal ini berdasarkan pada perundang-undangan, perusahaan yang tidak ikut program BPJS.
Bagi perusahaan yang tak mengikuti sangat merugikan terhadap karyawan dan perusahaan. Selain sanksi administrasi dan pidana, perusahaan juga tak mendapatkan pelayanan publik. “Ini harus disikapi secara serius. Kalau memang tidak daftar, maka harus dikenakan sanksi. Jangan hanya main ancam saja. Ini supaya menjadi pelajaran yang lainnya,” tandasnya. (one/ris/B)

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!