Status Mantan Bupati Ditangan Saksi – Radar Selatan

Radar Selatan

Bulukumba

Status Mantan Bupati Ditangan Saksi

BULUKUMBA, RADAR SELATAN — Keterangan saksi kasus dugaan korupsi pengadaan Teknologi Informasi Komputer (TIK) milik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) dihadapan penyidik akan menentukan nasib mantan Bupati Bulukumba, Zainuddin Hasan. Kepolisian masih menjadwalkan pemeriksaan kembali dengan status sebagai saksi dalam kasus yang merugikan keuangan negara Rp752 juta dari total anggaran Rp2,1 miliar lebih 2013.
Kapolres Bulukumba, AKBP Selamat Riyanto, mengatakan, bahwa peluang mantan bupati menjadi tersangka dalam kasus TIK dinas pendidikan masih cukup jauh. Penyidik belum menemukan bahwa terlibat dalam kasus ini. Hanya, jika para saksi bernyanyi menyebutkan, maka memungkinkan terseret dan ditetapkan menjadi tersangka, namun butuh proses pendalaman lagi oleh kepolisian. Sebab, menetapkan orang menjadi tersangka tak mudah, harus memiliki dua bukti yang cukup. “Iya, posisi dia (Zainuddin) tergantung keterangan saksi, kalau mau bernyanyi,” ujarnya, di Bulukumba kemarin.
Menurutnya, penyidik masih menjadwalkan pemeriksaan ulang dalam waktu dekat terhadap mantan bupati guna melengkapi pemberkasan kasus TIK pendidikan. Kemudian, sambil memberikan kesempatan tersangka agar segera mengembalikan uang kerugian negara yang mencapai Rp700-an juta. Hanya perlu diketahui jika penyidik memberikan ruang mengembalikan bukan berarti terjadi perbedaan dengan kasus lain yang sedang penanganan. Tugas kepolisian adalah bagaimana uang kembali, bahkan kasus TIK ini akan berjalan sesuai prosuder yang berlaku. “Tidak ada keistimewaan, semua sama. Ini hanya meringangkan saja,” jelasnya.
Direktur Sulawesi Coruption Wacht (SCW) Bulukumba, Laode Hardiman, menambahkan, kepolisian harus berani mengusut tuntas semua kasus dugaan korupsi yang ada di Bulukumba. Polisi harus menjalankan fungsi pengawasan dan penegekan hukum dalam penanganan kasus, suka atau tidak?. Bukan sebaliknya justru membiarkan kasus mengendap karena adanya interpensi dikalangan atas. Apalagi, statusnya sekarang bukan lagi sebagai bupati, sehingga harus diselesaikan secara transparan. “Kasus ini tidak bisa dibiarkan. Polisi harus mengusut hingga rampung, siapapun didalamnya. Polisi jangan takut dengan interpensi dari manapun,” ujar dia.
Sementara itu, Aktivis Front Perjuangan Rakyat (FPR) Bulukumba, Syahrir Bucek, menilai, bahwa pemberian kesempatan bagi tersangka untuk mengembalikan uang kerugian negara, tidak perlu membutuhkan waktu lama. Bahkan, dia kurang yakin dengan pengembalian, karena tidak akan memberi efek jera. Sebab, seandainya tidak ditemukan maka dipastikan uang tidak dikembalikan oleh mereka, sehingga kasus dugaan korupsi TIK harus berjalan, tidak boleh dihentikan. “Saya kurang sepakat sebenarnya, harus ada pengembalian. Coba kalau tidak ditemukan. Uang pasti hilang karena niatnya sejak awal mau mencuri,” ujar dia. (one/ris/B)

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!