DKPP Mulai Sidangkan KPUD – RADAR SELATAN

RADAR SELATAN

Bulukumba

DKPP Mulai Sidangkan KPUD

REPORTER: IRWANSYAH
EDITOR: RISKANDI NUR

BULUKUMBA, RADAR SELATAN — Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mulai melakukan persidangan tahap perdana terhadap sengketa pemilihan kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bulukumba.
Dimana Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bulukumba, setempat adalah teradu dan pasangan nomor urut 5 Askar dan Nawawi Burhan selaku pengadu.
Ketua Bawaslu yang juga sebagai DKPP Sulsel, Laode Arumahi mengungkapkan, persidangan tersebut baru mendengar pengadu dan teradu. Menurutnya, persidangan dilakukan seperti pada umumnya yakni melalui video langsung dari Jakarta. “Saya belum lihat undangannya namun, saya dapat informasi dari rekan sesama DKPP di Sulsel mengenai jadwal persidangan untuk Kabupaten Bulukumba,” katanya kepada FAJAR (Group Radar Selatan), Selasa 16 Februari.
Hal itu juga dibenarkan oleh Divisi Sosialisasi KPUD Bulukumba, Hasanuddin Salassa. Ia mengatakan, surat dari DKPP tersebut baru sampai, Selasa 16 Februari kemarin. Secara kelembagaan kata dia, ia mengapresiasi proses demokrasi seperti ini. “Kita sudah terima suratnya. Kami sudah siap dari dulu sebab proses demokrasi yang dilakukan selama ini sudah sesuai dengan tufoksi yang ada,” kata Hasanuddin.
Menurutnya, sebagai penyelenggara dalam Pilkada, pihaknya tidak memiliki alasan untuk tidak hadir. Ia akan memberikan penjelasan di depan DKPP apa yang sebenarnya terjadi. “Semua yang telah kami lakukan akan dipertanggung jawabkan, “jelasnya.
H Askar HL selaku calon bupati mengemukakan langkah hukum yang ditempuh pihaknya tersebut dilakukan untuk menyadarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebagai instansi yang diamanatkan oleh negara untuk melakukan penyengaraan pemilihan umum yang benar.
Asal diketahui pasangan yang bertagline “Andalanta” menempuh DKPP karena banyak hal yang keliru pada tahapan Pilkada. Seperti telah menemukan, adanya pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satukali pada TPS yang sama dan TPS yang berbada.
Selain itu, pihaknya juga menuding, KPUD sebagai tidak melakukan verifikasi faktual terhadap DPT sehingga ditemukan banyak masalah, seperti banyaknya pemilih ganda, wajib pilih/pemilih yang telah meninggal dunia, NIK yang abal abal, sehingga DPT yang digunakan dalam pemilukada 2015 sama sekali tidak bisa dijadikan acuan, dengan total kerusakan data sebanyak 108 ribu lebih.
“Terakhir adalah temuan Panwaslu setempat malam pencoblosan bahwa adanya 81 ribu C6 atau undangan pemilih yang tersalurkan. KPUD harus pertanggung jawabkan ini,” tegasnya.
Selaku penggugat, ia membenarkan bahwa Jumat 19 Februari itu akan mengikuti sidang perdana di Bawaslu Sulsel. Dimana pihaknya akan dimintai penjelasan terhadap tuntutannya. ” Sekitar pukul 09.00 wita mulai sidangnya, “tambahnya. (**)

To Top