Kesehatan akan Digratiskan – RADAR SELATAN

RADAR SELATAN

Bulukumba

Kesehatan akan Digratiskan

BULUKUMBA, RADAR SELATAN — Pemerintah kabupaten (Pemkab) Bulukumba, berencana akan menggratiskan kesehatan bagi masyarakat.
Ketua Komisi D DPRD Bulukumba, Fahidin HDK dalam rapat bersama Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan penanggulangan kemiskinan daerah yang dilaksanakan di ruang rapat Sekertaris Kabupaten mengungkapkan, bila telah menjadi kewajiban negara untuk mensejahterakan masyarakat dimana tertuang dalam UUD tahun 1945 yang dimana negara menjamin kesejhteraan rakyatnya.
“Saya rasa dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kita yang mencapai Rp 1,4 triliun daerah bisa menjamin kesehatan masyarakat, tidak goyang anggaran kita,” ujarnya.
Menurut Fahidin, banyak anggaran yang saat dikelola daerah, masih banyak yang alokasinya bukan untuk kesejahteraan masyarakat Bulukumba, sehingga untuk penganggaran nantinya dia berjanji akan mengawasi pengalokasian anggaranya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pengelolaan dan Keuangan Daerah (DPKD) BulukumbaA. Mappiwali mengaku,  anggaran yang dimiliki oleh daerah bisa menjamin kesehatan masyarakat Bulukumba, hanya saja menurutnya data kependudukan saat ini belum jelas sehingga masih menjadi kendala daerah untuk menjamin kesehatan masyarakat Bulukumba.
“10, ataupun 15 miliar kita bisa bayarkan, hanya saja data kependudukan harus jelas, jangan sampai dibelakangan hari masih ada yang belum terdata sehingga tidak mendapatkan kesehatan gratis,” ujarnya.
Dari data BPJS Kesehatan Bulukumba dari 394 ribu penduduk Bulukumba, sebanyak Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebanyak 140.878 penduduk, dan PBI APBD sebanyak 72.717 dan NON PBI sebanyak 53.001 jiwa dengan jumlah keseluruhan peserta BPJS sebanyak 266.596 jiwa.
Dengan jumlah yang belum menerima BPJS sebanyak 127.404 jiwa. Hal tersebut berbeda dengan data yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Catatn Sipil (Disdukcapil) yang dimana data penduduk Bulukumba yang telah mencapai 435.810 jiwa.
Kepala Disdukcapil, Andi Muliaty, mengungkapkan jika data penduduk Bulukumba telah konegsi dengan direktorat Kependudukan Catatn Sipil Kementerain Dalam Negeri (Kemendagri) sehingga data yang dia miliki sudah pasti cocok.
“Datanya itu BPS-kan sekali dalam lima tahun, jadi beda dengan data kita miliki, lagian kalau daerah harus bayarkan kesehatan masyarakat harus failed dengan data Disdukcapil dikarenakan pemanfaatannya BPJS harus menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK),” ujarnya
Kepala BPJS Bulukumba, Oktavianus, membenarkan hal tersebut diamana untuk kepesertaan BPJS harus menggunakan NIK. “Syukurlah bila Pemkab ingin membayarkan kepesrtaan seluruh mayarakat Bulukumba, untuk kelas tiga di BPJS, daerah hanya membayarkan 25 ribu perkepala, dengan artian jika 394 dari data Statistik Daerah hanya membayar perbulanya sebesar Rp 9.850.000 juta perbulan,” ujarnya. (awa/ris/B)

To Top