Mutasi Kepsek Pengaruhi UN – RADAR SELATAN

RADAR SELATAN

Pendidikan

Mutasi Kepsek Pengaruhi UN

BULUKUMBA, RADAR SELATAN — Isu mutasi kepala sekolah (Kepsek) yang beredar membuat Asosiasi Pengawas Seluruh Indonesia (APSI) Cabang Bulukumba resah.

Ketua APSI Bulukumba, H Mawardi meminta kepada pemegang kebijakan untuk menangguhkan mutasi sampai pelakanaan UN rampung. Sebab pengerjaan administrasi UN yang telah dipersiapkan sudah selesai, namun jika dilakukan mutasi maka kerja keras tersebut akan dimuali dari awal.

“Saya berharap Kadis, bupati, wabup jangan dulu melakukan mutasi sampai UN selesai. Saya tidak ada ji kepentingan apa-apa hanya sebagai pengawas saya paham mengerjakan administrasi itu tidak gampang, jadi kalau mulai dari awal lagi bisa rancuh ini,” jelasnya, Rabu, 23 Maret.

Meskipun mutasi tersebut telah diatur dalam Permendiknas Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru, tapi kata dia mutasi tetap harus dipertimbangkan dampaknya. Dengan adanya isu mutasi tersebut membuat sejumlah Kepsek resah dan bisa berdampak pada kinerjanya. Selain itu, juga berdampak pada kualitas UN.

“Pertimbangan kami hanya menginginkan UN Bulukumba bisa memperoleh nilai terbaik. Jangan sampai juga Kepsek terbebani dan bekerja tidak optimal,” katanya.

Wakil Bupati Bulukumba, Tomy Satria Yulianto, mengatakan mutasi yang akan dilakukan berdasarkan aturan, mengingat sejumlah Kepsek sudah dua priode. Namun jika mutasi berdampak pada UN maka pihaknya akan mempertimbangkan hal itu dan akan mengkoordinasikan pada pimpinan instansi terkait.

“Ini akan dilakukan secara hati-hati dan terukur, kami tidak ingin merusak kualitas UN. Tapi nanti dikoordinasikan kembalidengan kadis Pendidikan,” ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Bulukumba, Andi Akbar Amir menjelaskan, akhir Maret dan April jumlah Kepsek dengan masa jabatan dua priode banyak yang berakhir. Bagi kepsek yang berprestasi bisa menjabat tiga priode namun sekolah yang ditempati harus akreditasi yang lebih rendah sebagai bentuk pembinaan.

Karena menganut sistem depodik dimana data secara online ke pusat sehingga mutasi tidak dapat ditunda. “Kalau ditunda resikonya Kepsek tidak masuk dapodik berarti kemungkinan tidak bisa terima sertifikasi pada bulan itu,” jelasnya.

Menurutnya, jika dilakukan mutasi maka administrasi UN harus dirombak. Sebab ijazah belum diterbitkan maka hal ini tidak menjadi masalah. “Tidak ada masalah itu, bisa dikerja ulang. Tapi kalau mau ditunda resikonya itu tadi, bakal tidak terima sertifikasi pada bulan itu,” tegasnya. (**)

 

REPORTER: ANJAR S MASIGA
EDITOR: RISKANDI NUR

To Top