Jika Terbukti Korupsi, Bupati Janji Copot Direktur Akper – Radar Selatan

Radar Selatan

Bulukumba

Jika Terbukti Korupsi, Bupati Janji Copot Direktur Akper

# Hamna: Saya Sedih, Saya Sudah Berjuang Demi Akper

BULUKUMBA, RADAR SELATAN — Bupati Bulukumba, A. Sukri Sappewali berjanji akan mencopot Direktur Akademi Keperawatan, Hamna Vonni bila terbukti melakukan korupsi terkait anggaran pengelolaan Akper. Sukri berjanji akan membentuk tim khusus untuk memeriksa segala keuangan Akper yang dianggap mencurigakan oleh para demonstran yang menggelar aksi di depan kantor Bupati Bulukumba, Jumat 1 April kemarin.

Ratusan mahasiswa Akademi Keperawatan (Akper) Bulukumba menggelar aksi demo di kantor Bupati Bulukumba. Demo dilakukan terkait transparansi anggaran, pengelolaan anggaran yang terindikasi banyak ketimpangan, serta status kelembagaan Akper.Mereka meminta Direktur Akper, Hamna Vonni turun dari jabatanya karena dianggap banyak menyalahgunaan anggaran.

Mahasiswa menuding pengelola Akper banyak melakukan pungutan liar. Mahasiswa banyak dimintai uang yang berkedok sumbangan. “Bupati harus pecat Direktur Akper Bulukumba,” kata ketua BEM Akper Bulukumba, Hardi.

Mahasiswa Akper Bulukumba menilai banyak ketimpangan di kampus. Inilah yang membuat kegelisahan sebagian besar mahasiswa Akper. “Ada banyak penyakit kronis yang menyerang akademik terkhusus Direktur Akper,” tegas Hardi, di hadapan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba.

Menurutnya ada beberapa keganjilan yang menurutnya perlu diusut oleh Pemkab seperti, pengutan liar yang dilakukan kepada mahasiswa, serta pengelolaan anggaran yang tidak transparan.

Bupati Bulukumba Andi Sukri Sappewali yang didampingi wakil Bupati Bulukumba, Tomy Satria Yulianto yang menerima langsung aspirasi para demonstran mengaku tidak ingin bermain-main terhadap masalah korupsi, dan hal tersebut akan dia buktikan dengan menurunkan tim khusus yang akan memeriksa seluruh keuangan Akper.

. “Paling lambat Jumat depan, sudah ada hasil, saya tidak mau main-main masalah korupsi, bukan hanya dicopot kita akan pidanankan kalau memang terbukti,” ujarnya.

Jika telah terbukti dan bila Pemkab tidak menindaki, A. Sukri mempersilahkan mahasiswa Akper untuk berdemo kembali.
Sementara itu, Direktur Akper, Hamna Vonni mengaku jika dirinya telah menjalankan pengelolaan keuangan berdasarkan regulasi yang ada, dan telah transparan dalam mengelola anggaran. Hamna bahkan mengaku melibatkan  seluruh keluarga Mahasiswa dengan menyampaikan pengelolaan anggaran setiap pertemuan Akper dan keluarga mahasiswa dilakukan.

Selain itu, terkait pungutan yang dilakukan oleh Akper, disebutkan Hamna  merupakan perintah Perbup dan sesuai SK Bupati dimana mengharuskan mahasisawa memiliki setifikat pendamping ijazah, dan dalam pendampingan  penerbitan sertifikat mengharuskan mahasiswa untuk mengikuti beberapa seminar seperti pelayanan kesehatan dasar.”

Sebenanrnya saya sedih, saya sudah berjuang demi Akper, dan begini balasanya, saya tidak mungkin melakukan langkah tanpa ada regulasi dan SK yang menetapkan,” ujar Hamna. (awa )

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!