Masyarakat Kembalikan Tahura 113 Hektare – RADAR SELATAN

RADAR SELATAN

Bulukumba

Masyarakat Kembalikan Tahura 113 Hektare

MEMEDIASI. Wakil Bupati Bulukumba, Tomy Satria Yulianto menjelaskan manfaat taman hutan rakyat (Tahura), di aula Kantor Desa Bira. [FOTO: AKBAR WAHYUDI]

RADAR SELATAN.CO.ID, BULUKUMBA — Mediasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba, bersama dengan 169 masyarakat Kecamatan Bontobahari, yang menguasai lahan taman hutan rakyat (Tahura) seluas 113 hektare membuahkan hasil.
Para warga siap mengembalikan lahan hutan milik negara tersebut, itu pun setelah Pemkab secara tegas mengungkapkan akan memproses hukum bagi mereka yang mengelola dan mengklaim kepemilikan lahan Tahura.
Dalam mediasi tersebut, Wakil Bupati Bulukumba, Tomy Satria Yulianto yang didampingi Kapolres Bulukumba, AKBP Selamat Riyanto, Sekertaris Kabupaten (Sekkab) A. Bau Amal, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan A. Misbawati Wawo dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (DPKD berusaha meyakinkan masyarakat untuk tidak mengganggu lahan Tahura yang diperuntukkan untuk paru-paru Indonesia.
Menurut Tomy, Tahura sangat berperan untuk membantu berlangsungnya kehidupan yang asri di Kabupaten Bulukumba, sehingga dia berharap besar lahan yang dikuasai oleh masyarakat ini, bisa dikembalikan sebagaimana mestinya, dengan tidak mengkapling dan menggunduli hutan yang berada di wilayah Kecamatan Bontobahari tersebut.
“Tolong berhentiki rusak rumahta sendiri, ini kampung kita dan Tahura untuk kepentingan bersama, jangan egois, apa yang akan kita wariskan kepada anak dan cucu kita kalau semuanya rusak, ini peringatan kalau tetap mau menguasai dan mengelola lahan terpaksa kita proses hukum saja,” ujarnya.
Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Bulukumba, A. Misbawati Wawo mengaku, jika penunjukan hutan Bulukumba menjadi tahura sudah berlangsung sejak tahun 1979, yang di SK-kan oleh Bupati Bulukumba dengan nomor SK Pem-44/XI/1979 pada tanggal 22 Nopember 1979 dengan menetapkan Tahura seluas 6000 hektare dari luas hutan Bulukumba 16.499,5 hektare.         Namun seiring berjalanya waktu, dengan banyaknya pertimbangan Kementrian Pertanian melalui SK-nya  nomor 809/KPTS/Um/II/1980 tentang penunjukan areal hutan Bonto Bahari seluas 4000 hektar sebagai hutan suaka Marga satwa.
“Terus berkurang, nanti ditahu 1992 ada SK Penetapan, yang bukan lagi penunjukan yang menetapkan hutan marga satwa seluas 3.475 hektare melalui SK Menteri Kehutanan SK no.721/Kpts-II/92. Dan 1 Oktober 2004, diubah fungsikan dari hutan Marga Satwa menjadi hutan Tahura,” jelasnya.
Untuk itu, dia berharap besar kepada masyarakat bisa mengerti dan berhenti mengelola kecuali untuk kepentingan seperti pembelajaran, dan wisata.
Kapolres Bulukumba, AKBP Selamat Riyanto mengaku, jika klaim dan pengelolaan Tahura sudah melanggar hukum. Hanya saja kepolisian belum mengambil tindakan dikarenkan menunggu masyarakat sadar.
“Jangan sampai mereka belum paham apa fungsinya ini Tahura, makanya kita mengambil langkah persuasif dulu, dan jika mereka sudah mengetahui dan masih melakukan ya terpaksa kita proses hukum,” ujarnya.
Dalam kegiatan mediasi tersebut, akhirnya masyarakat sepakat dan tidak akan lagi mengelola hutan Tahura. Dan mess pemda yang berada didalam kawasan Tahura akan dijadikan tempat observasi dan kantor pengawasan Polisi Kehutanan (Polhut) Kabupaten Bulukumba. (**)

 

________________
REPORTER: AKBAR WAHYUDI
EDITOR: RISKANDI NUR

To Top