57 Perusahan Terancam Sanksi – RADAR SELATAN

RADAR SELATAN

Bulukumba

57 Perusahan Terancam Sanksi

RADARSELATAN.CO.ID, BULUKUMBA– Sebanyak 53 perusahan terancam mendapatkan sanksi, karena tidak mendaftarkan karyawannya sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, tertacatat 100 perusahan yang telah disurati agar mendaftar, namun hingga saat ini hanya 47 perusahan mendaftar.
Penata Madya Permasaran, Keuangan dan TI, BPJS Ketenagakerjaan Bulukumba, Imran Zulkarnain mengatakan, saat ini jumlah perusahaan di Bulukumba yang sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 47 perusahaan.
Dia mengaku, sudah melakukan persuratan pada perusahaan di Kabupaten Bulukumba supaya mendaftarkan perusahaannya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. “Kami sudah bersurat ke 100 perusahaan di Kabupaten Bulukumba, namun baru 47 perusahaan yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sampai hari ini,” kata dia, di ruang kerjanya  Selasa, 10 Mei.
Imran melanjutkan, pihaknya juga menyiapkan sanksi terhadap perusahaan yang tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan Undang Undang nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Selain itu, aturan terkait sanksi yang akan didapatkan oleh perusahaan yang tidak terdaftar sebagai peserta yakni PP nomor 86 tahun 2013, tentang tatacara pengenaan sanksi administratif, pemberi kerja selain penyelenggara negara dan setiap orang dan setiap orang penerima bantuan iuran dalam penyelenggaraan jaminan sosial.
“Jadi, pada pasal 5 ayat 2 dalam PP Nomor 86 tahun 2013, yakni sanksi yang didapatkan adalah sanksi teguran tertulis, denda dan tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu, termasuk didalamnya tidak mendapatkan izin Mendirikan Bangunan dari perizinan,” kata dia.
BPJS yang menawarkan jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian serta jaminan pensiun tersebut juga sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial Tenagakerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Bulukumba dan perizinan terkait nama perusahaan dan jumlah tenagakerja yang terdaftar di dinas tersebut. Namun hingga kini data tersebut belum diberikan oleh Dinas Sosial.
Sementara itu, Kepala Dinsosnakertrans Bulukumba, Abdul Rahman mengatakan, pihaknya memiliki data terkait jumlah tenaga kerja di Kabupaten Bulukumba dan itu dikelola oleh Bagian Tenagakerja di Dinasnya. (zal/ris)

To Top