Demo Menuntut Upah Nyaris Ricuh – RADAR SELATAN

RADAR SELATAN

Bulukumba

Demo Menuntut Upah Nyaris Ricuh

MEDIASI. Wakil Bupati Bulukumba, Tomy Satria, saat memediasi buruh dan manajemen PT Lonsum. [AKBAR WAHYUDI/RADAR SELATAN]

RADARSELATAN.CO.ID, BULUKUMBA — Sejak pukul 11.00 Wita, Ratusan buruh harian PT London Sumatra (Lonsum) Palangisang Estate kembali menduduki kantor Bupati, Selasa 10 Mei.
Mereka menuntut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba memediasi mereka dengan PT Lonsum untuk mengembalikan sistem proporsi yang saat ini menggunakan sistem Borong yang dianggap menyusahkan para buruh harian yang tidak sepadan dengan kinerja mereka.
Dalam mediasi yang dilakukan bersama manajemen Lonsum, Pemerintah Kabupaten bersama karyawan harian yang dilaksankan di ruang rapat wakil Bupati, hingga pukul 18.00 Wita tidak menuai hasil. Pasalnya para pimpinan lonsum enggan menerapkan sistem Proporsi karena dianggap merugikan perusahaan, sehingga para demonstran terpaksa tetap bersikukuh untuk tinggal hingga tulisan ini rampung.
Humas PT Lonsum Bulukumba, Ruslan mengungkapkan harga karet dunia yang merosot disertai tingkat produktivitas pohon karet yang tak lagi menghasilkan lateks, membuat perusahaan perkebunan karet peninggalan Kolonial Belanda, PT Lonsum Tbk merugi tiap tahunnya. Ruslan menjelaskan pada periode Januari hingga Desember 2015, PT Lansum merugi hingga Rp27 miliar.
“Untuk Januari-Maret tahun ini saja, kita telah merugi Rp8,5 miliar,” aku Ruslan.
Ini pun, lanjut dia, alasan hadirnya perubaan sistem pengupahan dalam bentuk sistem borong. “Kiranya karyawan PHL (Pekerja Hari Lepas) dapat memahami kondisi perusahaan, kita telah menerapkan sistem borong, dan tetap kita kaji agar tidak merugikan karyawan,” bebernya.
Namun, berubahnya proses pengupahan membuat perwakilan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PT Lonsum Balang Bessi Estate,Lukman menolak dikarenakan sangat merugikan para PKL, mereka mendesak agar ada hasil dan kembalikan sisitem proporsi agar PKL bisa menghidupi keluarga mereka. Lukman menolaknya, ia bahkan mendesak sistem manajemen PT Lonsum untuk dibenahi, bukan sistem pengupahan PHL yang jadi korban.
“Ada sekitar 240 buruh PHL yang mengadu nasib di PT Lonsum, jika penerapan sistem proporsi maupun sistem Borong di berlakukan maka PHL ini terancam dikeluarkan, dan akan menimbulkan kecemburuan terhadap karyawan lainnya, sedangkan pegawai tetap meski tidak masuk kerja tetap mendapatkan gaji berdasarkan Upah Minimum Provinsi (UMP),” ujarnya.
Wakil Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PT Lonsum Balang Bessi Estate, Syukur mengungkapkan jika dengan berlakunya sistem pengupahan Borong terhadap buruh sangat memberatkan karena lokasi penyadapan (ancak) yang sudah tidak produktif. Setelah di uji coba selama tiga hari buruh hanya mendapatkan 15 Kg karet Basah dengan kata lain hanya 5 Kg karet kering yang dihargai hanya Rp 6.500 per Kg nya.
“Bayangkan kalau 9 jam kerja hanya dapat 5 Kg saja, berararti Rp 6.500 dikalikan lima hanya Rp 32 ribu perhari yang dikalikan 26 harinya hanya Rp 845 ribu saja perbulanya, ini sudah bukan lagi kelewat malah  sudah sangat-sangat memberatkan masyarakat kaum buruh,” ujarnya.
Wakil Bupati Bulukumba, Tomy Satria Yulianto, menuturkan jika dia akan memperjuangkan sistem pengajian Proporsi, dengan tetap melakukan komunikasi dengan pusat PT Lonsum dengan harapan bisa mensejahterakan para PKL. Selain itu mengusulkan kepada PT Lonsum untuk menerapkan target pada karyawan tetap agar tidak lagi kerja asal-asalan dan perusahaan tidak lagi merugi. (awa/ris)

To Top