Ada Apa..? DPRD Bulukumba Tolak Hadir Jika di Panggil Kejaksaan Soal PIP – RADAR SELATAN

RADAR SELATAN

Bulukumba

Ada Apa..? DPRD Bulukumba Tolak Hadir Jika di Panggil Kejaksaan Soal PIP

Ketua DPRD Bulukumba, H A Hamzah Pangki, memberikan keterangan pers terkait keberangkatan anggota DPRD ke Bali dan soal dana PIP Rp 83 Miliar, Rabu 1 Juni di ruang kerjanya. kemarin

RADAR SELATAN.CO.ID BULUKUMBA — Ketua DPRD Bulukumba, Andi Hamzah Pangki memastikan akan menolak jika Kejaksaan Negeri (Kejari) melakukan pemanggilan pemeriksaan berkaitan pinjaman dana pembangunan gedung baru RSUD Sultan Daeng Radja ke PIP Rp83 miliar.

Pemeriksaan bagi anggota dewan harus melalui izin resmi gubernur dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). “Kalau saya (Hamzah) dipanggil, saya pasti tolak. Kami punya kode etik, di MD3 mengatur DPR, MPR dan DPRD Kabupaten. Jadi, kejaksaan tidak bisa langsung memanggil melakukan pemeriksaan. Harus ada izin gubernur lebih awal,” ujar dia, saat menggelar jumpa pers di ruang kerjanya, Rabu 1 Juni.

Menurut dia, sejauh ini, Kejari baru melakukan pemeriksaan terhadap mantan legislator lama, belum kepada anggota dewan yang sekarang. Namun, kalau ada baru sebatas klarifikasi saja, belum masuk pada pemeriksaan masalah PIP.
“Mungkin saja ada, hanya baru  klarifikasi. Tapi, kalau ada pemeriksaan, itu tidak bisa, harus ada izin,” jelasnya.

Dia menyebutkan, bahwa dana sisa lebih perhitungan (Silpa) APBD selalu disebutkan diluar, yang menilai masih besar,  sehingga tidak perlu melakukan peminjaman guna pembangunan rumah sakit tidak benar. Silpa murni APBD hanya Rp20 miliar saja, meski awalnya mencapai Rp70 miliar lebih.

Hanya saja, semua jelas ada peruntukannya, misalnya pembayaran dana Bantuan Operasional Siswa (BOS), dan sertifikasi guru, selanjutnya masuk konstruksi dalam pekerjaan (KDP) bagi proyek yang menyeberang, dan harus dibayarkan. “Jadi, silpa hanya beberapa miliar saja, tidak besar. Kalau dibilang besar, itu tidak benar,” katanya.

Dia mengaku, pihaknya sudah cukup lama di badan anggaran (Banggar), sudah enam tahun, sehingga mengetahui betul bagaimana proses pembahasan terhadap anggaran silpa APBD tersebut, pembagian danannya cukup jelas. Bahkan, silpa ini akan dikembalikan ke instansi membiaya program kembali yang tidak sempat jalan Musrembang.
Sehingga klaim warga bahwa sisa perhitungan besar, maka Pemkab tidak perlu melakukan peminjaman sulit diterima. Apalagi,  peminjaman ini jangka panjang, tidak akan membebani bagi pemerintahan sekarang maupun sebelumnya. “Ini kan kepentingan umum. Tidak membebani bagi pemerintahan sekarang. Ini jangka panjang,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Bulukumba, Muh Ihsan, menjelaskan, sejauh ini,  masih mengumpulkan alat bukti dari beberapa anggota dewan baik yang masih aktif maupun tidak. Namun, pemanggilan ini baru berupa klarifikasi semata, belum masuk pada pemeriksaan. Kejaksan cukup mempertanyakan saja bagaimana prosuder awal dalam peminjaman anggaran pembangunan gedung baru RSUD Bulukumba ini.
“Kita tidak perlu rekomendasi dari Provinsi. Ini kan masih pemanggilan saja, baru pengumpulan data. Yang pasti kita masih menelusuri soal peminjaman PIP oleh daerah,” ujar dia

 

REPORTER: AKBAR WAHYUDI
EDITOR: RISKANDI NUR

To Top