Pengamat Hukum Nilai Penyidik Tipikor Keliru – RADAR SELATAN

RADAR SELATAN

Bulukumba

Pengamat Hukum Nilai Penyidik Tipikor Keliru

* Dugaan Korupsi Bedah Rumah Tanah Toa

RADAR SELATAN.CO.ID BULUKUMBA — Penyidik tindak pidana korupsi (Tipikor) Polres Bulukumba, dianggap keliru dengan tidak menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi bedah rumah Desa Tanah Toa, Kecamatan Kajang.

Pasalnnya, kasus tersebut telah ditingkatkan ketahap penyidikan dan sudah ada jumlah kerugian negara dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebanyak Rp 651 juta.

Pengamat Hukum, Dr Abdul Rauf SH. MH menjelaskan, pada dasarnya setiap kasus dugaan korupsi bisa dikatakan terjadi tindak pidana korupsi jika terdapat kerugian negara didalamnya.

Untuk mengetahui adanya kerugian negara, tentu diperlukan peran BPKP sebagai salah satu lembaga auditor yang melakukan penghituangan ada atau tidaknya kerugian negara dalam suatu proyek.

”Jadi perlu saya juga jelaskan kalau BPKP bukanlah lembaga ahli melainkan lembaga yang memang dimandat negara untuk menghitung kerugian negara dan itu memang tugasnya,” kata Dosen STIMIK Dipanegara itu, Kamis, 9 Juni.

Terkait belum adanya tersangka yang ditetapkan pihak kepolisian sedang kasusnya telah ditingkatkan ke tahap penyidikan serta diperkuat dengan hasil audit BPKP, tentulah menjadi hal yang perlu dipertanyakan.

Terkait adanya alasan pihak kepolsian yang mengaku, masih memeriksa saksi termasuk mengumpulkan sejumlah dekomen pada dasarnya bukanlah dasar penyidik tidak menetapkan tersangka.

”Kalau begitu alasannya kan harusnya jangan ditingkatkan ke penyidikan dulu. Saya kira keliru penyidik jika kasusnya telah ditingkatkan ke penyidikan lalu belum ada tersangka. Beda halnya kalau polisi sudah mengantongi nama tersangka, tapi belum di espos,” jelasnya.

Dia menjelaskan, sebelum kasus ditingkatkan ke penyidikan terlebih dahulu diawali dengan penyelidikan, tujuan dilakukannya penyelidikan yaitu untuk menemukan dua alat bukti dan juga tersangka dalam setiap kasus.

”Jadi beda penyelidikan dan penyidikan. Kalau sudah ditingkat penyidikan itu sudah masuk tahap konfirmasi, introgasi dan pencocokan. Atau bisa dikatakan kegiatan polisi dalam membuat terang suatu kasus yang terjadi dengan mengumpulkan alat bukti yang sah, baik berupa barang bukti, keterangan saksi, keterangan saksi ahli, termasuk sudah ada tersangka,” jelasnya.

Sementara itu, Aktivis HMI, Ilham Ilho menjelaskan belum adanya tersangka yang ditetapkan polisi dalam kasus bedah rumah yang merugikan negara sebesar Rp651 juta, menjadi catatan kecil akan ketidak seriusan polisi dalam mengungkap para tersangka.

”Jangan sampai polisi ragu menetapkan tersangka atau jangan-jangan ada yang intervensi. Yang saya pahami kalau kasus itu sudah ditingkatkan ke penyidikan itu sudah ada tersangka, yah polisi yang lebih tahu, kami hanya berharap kasus ini terang menderang dan secepatnya tersangka diumumkan,” ujarnya.

Sebelumnya, Penyidik Tipikor Polres Bulukumba, Bripka Muh Ali, melalui Humasnya, AKP H Syarifuddin menjelaskan, penetapan tersangka baru akan dilakukan setelah penyidik menuntaskan pemeriksaan terhadap 19 saksi dalam kasus beda rumah di Tanah Toa. Rencananya penetapan tersangka tersebut dilakukan dalam waktu dekat ini.

Kendati kasus tersebut telah ditingkatkan ketahap penyidikan termasuk telah keluarnya audit kerugian negara, namun kepolisan mengaku masih melengakapi sejumlah prosedur lainnya sebelum tersangka ditetapkan. ”Jadi kita periksa sekarang 19 saksi, mereka merupakan ketua-ketua penerima bantuan beda rumah di Tanah toa,” ujarnya, Rabu 8 Juni 2016, lalu.

Fajar RFR

To Top