DPRD Bantaeng Serahkan KUA-PPAS 2016 – RADAR SELATAN

RADAR SELATAN

Bantaeng

DPRD Bantaeng Serahkan KUA-PPAS 2016

ILUSTRASI (INT)

RADAR SELATAN.CO.ID BANTAENG — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantaeng menyerahkan Kebijakan Umum APBD-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan 2016 dan Kesepakatan KUA-PPAS 2017. Penyerahan ini berlangsung dalam rapat paripurna yang berlangsung di ruang rapat DPRD Bantaeng, Rabu siang 15 Juni, kemarin.

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Bantaeng, Sahabuddin dihadiri Sekretaris Kabupaten, Abdul Wahab selaku perwakilan eksekutif, pimpinan SKPD dan anggota dewan lainnya. Rapat diawali dengan sambutan tertulis Bupati Bantaeng, HM Nurdin Abdullah terkait KUA-PPAS Perubahan Penyerahan KUA-PPAS Perubahan 2016 dan KUA-PPAS 2017.

Dikatakannya, perubahan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantaeng tahun 2016, tidak mengalami perubahan mendasar. Ini disebabkan pencapaian kinerja pembangunan ekonomi tahun 2014 yang mengacu pada tahun dasar.

“Rata-rata pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan pada tahun 2017 mencapai kurang lebih 9 persen, angka pengangguran terbuka di bawah 3 persen dan angka kemiskinan yang masih di bawah 8 persen,” ucap Sekkab, Abdul Wahab yang membacakan sambutan bupati.

Dalam KUA-PPAS tahun anggaran 2017, lanjut Wahab, salah satu yang menjadi rujukan adalah asumsi dasar dalam APBN yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2016, yang menegaskan bahwa perkembangan ekonomi global cukup berarti terhadap perekonomian Indonesia.

Berdasar dari pepres tersebut, pada tataran lokal daerah Kabupaten Bantaeng, sektor pertanian tetap menjadi primadona perekonomian. “Perhatian besar terhadap pengembangan sektor dimaksud tetap menjadi arahan kebijakan di tahun 2017 yang akan datang, sehingga pertumbuhan ekonomi tahun 2017 dapat meningkat hingga mencapai target di atas 9 persen”, terangnya.

Kebijakan pembangunan ekonomi juga tentu harus di back up oleh pembangunan infrastruktur jalan dan jaringan irigasi. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memadai mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Peningkatan kapasitas manusia yang dilihat dari aspek kesehatan penduduk dan pemenuhan kebutuhan langsung masyarakat seperti pelayanan kesehatan dan air bersih. Semuanya terakumulasi sebagai urusan wajib pemerintah daerah sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor: 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun anggaran 2017.

Pada rapat paripurna, juga diserahkan lima rancangan peraturan daerah (ramperda) dari eksekutif dan satu ramperda inisiatif dari DPRD. Ramperda yang diserahkan tentang kawasan tanpa rokok, ranperda tentang pajak daerah, ranperda tentang retribusi daerah, dan ramperda inisiatif tentang perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI).

Ketua DPRD Bantaeng, Sahabuddin mengatakan, KUA-PPAS yang telah diserahkan akan dibahas mulai tanggal 16 hingga 30 Juni mendatang. “Kita akan bahas ini dua pekan,” katanya.

Anjar Sumyana Masiga

To Top