Bonus Karyawan Lonsum Belum Dibayar, Dewan Temui Kemnaker – RADAR SELATAN

RADAR SELATAN

Bulukumba

Bonus Karyawan Lonsum Belum Dibayar, Dewan Temui Kemnaker

ILUSTRASI (int)]

RADAR SELATAN.CO.ID BULUKUMBA, — Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bulukumba, berkunjung ke Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Kantor Pusat PT Lonsum. Kedatangan mereka mempertanyakan bonus dan Tunjangan Hari Raya (THR) karyawan perusahaan kebun karet tersebut.

Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Bulukumba, Muh Ali Saleng membenarkan keberangkatan 5 orang anggota dewan tujuan Jakarta yakni, H Muh Tamrin, H Akra, Andi Waris, H Amiruddin dan Lukman.

Menurut dia, dewan berangkat membawa aspirasi warga atau karyawaan perusahaan Lonsum, sebab memprotes pembayaran bonus, karena biasanya menerima empat bulan namun turun menjadi satu bulan. Sehingga mereka konsultasi langsung ke Lonsum pusat dan Kemnaker. “Dia berangkat bersama karyawan. Ini kan aspirasi yang masuk. Jadi, dia konsultasikan kesana,” ujar dia.

Sementara itu, Kasubag Humas DPRD Bulukumba, Kamaruddin menambahkan, keberangkatan anggota dewan, H Muh Tamrin bersama rekannya merupakan aspirasi yang dibawah untuk mensejahterakan karyawan Lonsum.

Sebab, hingga sekarang minim upah dan Tunjangan Hari Raya (THR) yang belum cair sampai sekarang. “Ini sah saja. Mengingat ini untuk kesejahteraan masyarakat Bulukumba. Jadi, tidak perlu dipersoalkan,” tandasnya.

Koordinator Kopel Bulukumba, Muhammad Jaffar mengatakan, keberangkatan beberapa anggota dewan tujuan Jakarta dalam bulan ramadan ini menimbulkan pertanyaan besar, bahkan memungkinkan terjadi gratifikasi didalamnya.

Sebab, PT Lonsum yang merupakan perusahaan besar akan melakukan apa saja asalkan masalah tidak dibesar-besarkan. Apalagi, pertemuan keduanya dipastikan tertutup dan jauh dari pantauan warga, sehingga semua mungkin terjadi. “Kami tidak menuduh. Tapi, disisi lain besar kemungkinan terjadi. Kita bisa melihat perjalanan Lonsum selama ini. Bagaimana dia menyikapi setiap masalah yang dihadapi,,” ujarnya.

Menurut dia, seharusnya dewan tidak perlu melakukan perjalanan dinas keluar daerah hanya konsultasi persoalan bonus gaji karyawan perusahaan Lonsum. Mereka cukup memanggil pimpinan perusahaan mempertanyakan masalah yang ada ditubuh perusahaan. Bahkan, dia punya kewenangan penuh memanggil paksa kalau memang pimpinan menolak hadir ke DPRD Bulukumba. Sebab, anggota dewan memiliki fungsi pengawasan terhadap semua perusahaan jika ada aspirasi dari karyawannya. Sehingga kebijakan melakukan perjalanan dinas sangat tidak masuk akal.

“Tidak perlu perjalanan hanya masalah ini. Dewan kan punya kewenangan, silakan panggil pimpinan perusahaan bicarakan apa kendalannya,” jelasnya.

Kunjungan ke perusahaan, lanjut Jaffar, seakan memperlihatkan kelemahan dewan didepan perusahaan dan ke masyarakat sendiri, karena telah mendatangi langsung. Padahal, seharusnya memanggil datang melakukan dengar pendapat saja, sebab jika berkunjung berapa lagi anggaran yang dihabiskan, bayangkan setiap orang menggunakan dana perjalanan dinas hingga Rp8 juta. Demi efesiensi anggaran maka cukup undang.

“Kami tidak mengerti, anggota dewan ini tahu posisinya atau tidak. Masa dia datang ke perusahaan. Kenapa bukan dia dipanggil?. Dia kan punya kewenangan mengawasi,” katanya. (**)

Akbar Wahyudi
————-

To Top