Tambang Galian C Ilegal Rusak Kebun Warga – RADAR SELATAN

RADAR SELATAN

Bulukumba

Tambang Galian C Ilegal Rusak Kebun Warga

PANTAU. Anggota DPRD Bulukumba mematau pengerjaan tambang ilegal di Desa Padang, Gantarang, Rabu 27 Juli 2016. DPRD mendesak untuk menghentikan proses tambang karena merusak ekosistem sungai.

RADAR SELATAN.CO.ID BULUKUMBA — Perusahaan tambang galian C ilegal disebut-sebut telah mengakibatkan kerusakan kebun warga di Desa Padang, Kecamatan Gantarang, Bulukumba.
Selain itu, tambang pasir dan batu (sirtu) itu juga berpotensi longsor jika dibiarkan tetap beroperasi.

Pemilik kebun, Muhadi mengaku sudah ada beberapa meter kebun miliknya bergeser dari ukuran sebenarnya. Itu terjadi sejak alat berat perusahaan beroperasi.

Dirinya bersama warga lain bahkan sudah menghentikan alat untuk tidak lagi beroperasi namun permintaan itu diabaikan. “Makanya kami menuntut agar tambang itu dihentikan. Sudah 30 meter tanahku terkikis, masa kebun saya dikeruk terus,” pinta Muhadi, Rabu, 27 Juli 2016.

Ketua Komisi C DPRD Bulukumba, Andi Pangeran meminta pemerintah tanggap terhadap aktivitas tambang galian C ilegal. Sebab, jika dibiarkan mengeruk maka dipastikan berdampak pada sungai. Memungkinkan terjadi abrasi, bahkan saat banjir air meluap dan rawan longsor, sehingga perlu ketegasan dari pemerintah.

“Iya, kita minta ditutup dulu, baru kita carikan solusi, biar warga dan perusahaan tidak saling dirugikan,” jelasnya.

Menurutnya, pihaknya mendorong ada tindaklanjut dari pemerintah segera soal galian C, karena selama ini warga yang mengadu tidak pernah mendapat respons serius dari pemda.

“Padahal Gantarang masuk dalam wilayah bebas tambang, tidak boleh ada perusahaan beroperasi siapapun dia. Warga selalu melapor. Tapi, tidak pernah digubris. Kami harap ini ditindaklanjuti,” pintanya.

Peralihan kewenangan tambang galian C dari daerah ke Provinsi Sulsel, lanjutnya, bukan menjadi alasan kemudian pemda lepas tangan, sebab lokasi penambangan berada di dearah, sehingga secara otomatis tanggungjawab masih ada di kabupaten.

“Kita butuhkan adalah kerja nyata. Gantarang dan Ujung Loe ini kan masuk bebas tambang galian C,” kata legislator ini.

Humas Dinas Perdagangan, UMKM, Perindustrian, Pertambangan dan Energi (KP3E) Bulukumba, Muh Aris lagi-lagi mengatakan jika pihakya tidak memiliki kewenangan dalam melakukan penertiban, melainkan pihak kepolisian karena masuk dalam ranah pidana.

“Apalagi, sejak peralihan dari daerah ke provinsi, kewenangan daerah semakin terbatas. Dulu masih ada pembinaan. Sekarang tidak ada lagi, karena sudah diambil provinsi, kami tidak bisa berbuat banyak,” tandasnya.

Akbar Wahyudi

To Top