SCW Dorong Temuan BPK Rp38 Miliar, Dibawah Ke Ranah Hukum – RADAR SELATAN

RADAR SELATAN

Bulukumba

SCW Dorong Temuan BPK Rp38 Miliar, Dibawah Ke Ranah Hukum

ilustrasi (int)

RADAR SELATAN.CO.ID BULUKUMBA  — Sulawesi Coruption Watch (SCW) Kabupaten Bulukumba mendorong agar temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait temuan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kabapaten Bulukumba sebesar Rp38 miliar dibawah ke ranah hukum.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK menemukan berbagai jenis item kegiatan tidak sepenuhnya dipertanggungjawabkan. Misalnya, perjalanan dinas pejabat, pekerjaan infrakstruktur jalan dan bantuan kelompok tani salah sasaran dan temuan pembangunan RSUD Sultan Daeng Radja. 

“Kalau memang ada temuan harus diusut, kalau perlu hingga ke ranah hukum,” ujar Humas SCW Bulukumba, Andi Asriady, Minggu, 31 Juli 2016. 

Ke depan, lanjut Andi Asriady, khusus perjalanan dinas agar lebih dimaksimalkan dan bukan asal melakukan perjalanan dinas semata. “Perjalanan keluar daerah harus ada hasilnya, paling tidak bisa berguna bagi daerah,” jelasnya. 

Tim Advokasi Anggaran Kopel Bulukumba, Bakri Abubakar, menilai, besarnya temuan BPK tentu mengecewakan banyak pihak. Bahkan, temuan ini membuktikan kalau potensi korupsi cukup besar di daerah ini, namun yang paling disayangkan adalah pembangunan rumah sakit, karena temuan BPK besar.

“Makanya, tidak salah jika selama ini sering menjadi sorotan, saat pembangunan juga pernah terjadi runtuh. Kondisi ini dipastikan karena kualitas tidak bagus.

“Sejak awal, pinjaman anggaran jadi pertanyaan, daerah terkesan ngotot pinjam. Tapi, kualitasnya buruk,” ujar dia.

Dia menambahkan, temuan BPK sebesar Rp38 miliar, bukan dana sedikit. Kalau dialihkan ke pembangunan infrastruktur dan program lain lebih bermanfaat. Hanya, kejadian ini disebabkan lemahnya sistem pengawasan dari legislatif. 
“Mereka (anggota dewan) kurang mengawasi terhadap program SKPD, sehingga anggaran tak dipertanggungjawabkan. LHP BPK ini sudah bersifat final. Termasuk temuan di RSUD Rp8 miliar. Jadi, kita tetap mengacu LHP, bukan keterangan SKPD bahwa sudah berkurang,” ujar Abubakar. (*)

 

Akbar Wahyudi

To Top