Begini Proses Kemuncul Dana ‘Panas’ DPRD Jeneponto – Radar Selatan

Radar Selatan

Hiburan

Begini Proses Kemuncul Dana ‘Panas’ DPRD Jeneponto

BEBERKAN. Mantan Kadis PPKAD Jeneponto, H. Mangga Kulle berbincang dengan salah satu staf di Kantor Bupati Jeneponto, Selasa 2 Agustus. Mangga Kulle menceritakan proses kemunculan dana aspirasi dewan yang kini diselidiki Kejati Sulsel.

RADAR SELATAN.CO.ID JENEPONTO — Bola panas dana aspirasi DPRD Kabupaten Jeneponto tahun 2013 terus bergulir. Sejumlah anggota dewan dan mantan anggota dewan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Nah, bagaimana proses uang “panas” ini muncul hingga menyeret sejumlah wakil rakyat ke jeruji besi. Mantan kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Jeneponto, H. Mangga Kulle mebeberkan sedikit informasi terkait lahirnya dana aspirasi yang belakangan ditengarai fiktif.

Kepada RADAR SELATAN, H. Mangga Kulle menceritakan, dana aspirasi yang mencapai Rp 23 miliar tersebut awalnya diusulkan oleh sejumlah anggota DPRD kala itu dengan alasan biaya aspirasi masyarakat. “Jadi mekanismenya begini, pada pembahasa APBD saat itu, anggota dewan menyampaikan aspirasi masyarakat. Jadi mereka (anggota dewan, red) mengatakan ini aspirasi masyarakat yang harus ditampung dalam APBD di beberapa kegiatan sebagaimana tugas dewan memperjuangkan aspirasi masyarakat,” terangnya, Selasa 2 Agustus.

Hanya saja diakuinya, kemunculan dana aspirasi tersebut tidak melalui mekanisme yang ada. “Harus ada itu (musrembang, red), tapi mereka tetap ngotot bahwa aspirasi itu selain melalui musrembang dimana sebelum pembahasan melakukan reses,” kata H. Mangga Kulle.

Pada pembasahan APBD saat itu, lanjutnya, seluruh anggota DPRD terkesan memaksakan usulannya agar diakomodir dalam APBD yang kemudian dibagi keseluruh anggota dewan yang berjumlah 35 orang. “Kalau ada bertanya, hanya tiga poin saya katakan, mengusulkan dan Keterlibatan anggota dewan. Cuma tidak enaknya saling menjatuhkan. Tapi saya lihat saat itu dewan memaksakan. Begitu  DPRD mengusulkan aspirasi sebesar Rp23 miliar, setuju semua. Jadi mau keberatan sudah tidak, karena palu sudah diketuk,” imbuhnya.

Sebelumnya, Anggota DPRD Jeneponto, H. Muhammad mengatakan, bukan hanya lima anggota dewan yang menerima dana aspirasi saat itu, tapi keseluruhan anggota dewan. “Dari 35 anggota dewan keseluruhan, 32 unsur anggota terima masing-masing Rp 500 juta, dan 3 unsur pimpinan menerima Rp 750 juta per orang,” ungkap politkus PPP ini yang juga mengaku ikut menerima uang “panas” tersebut.

Namun menurutnya, dana tersebut tidak hanya semata-mata muncul dari usulan anggota DPRD saja, tapi kesepakatan bersama eksekutif. “Keputusan bersama tawwa itu, sehingga semua anggota dewan dapat dana aspirasi,” bebernya.

Haji Muhammad menambahkan, dana aspirasi tersebut merupakan hasil reses anggota dewan di wilayah pemilihan masing-masing. Dari reses tersebut, para wakil rakyat menampung aspirasi masyarakat dan menuangkannya dalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) masing-masing SKPD.

“Semua memprogoramkan dari hasil resesnya, cuma ada (oknum anggota DPRD, red) terlibat langsung diproyek, ada juga tidak. Jadi harapan saya biarkan Andi Mappatunru (tersangka, red) bernyanyi, supaya Kejati juga mempelajari bukti-bukti yang ada,” kata legislator dua peridoe ini.

Dalam kasus ini sendiri, Kejati Sulsel telah menetapkan enam orang tersangka, dua di antaranya berstatus anggota dewan aktif, yakni Andi Mappatunru dan Haji Burhanuddin. Tiga lainnya berstatus mantan anggota dewan, yakni Syamsuddin Samad, Almasyah Mahadi Kulle, dan Bungsuari BT. Sementara satu lainnya adala PNS di Dinas Pekerjaan Umum Jeneponto, bernama Adnan.

Dedi

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!