Tersangka Korupsi TIK, Praperadilankan Polres Bulukumba – Radar Selatan

Radar Selatan

Bulukumba

Tersangka Korupsi TIK, Praperadilankan Polres Bulukumba

REPORTER: MUH IRWAN-RAKHMAT FAJAR
EDITOR: RISKANDI NUR
RADAR SELATAN.CO.ID BULUKUMBA  — Tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Teknologi Informasi dan Komputer (TIK), Muh Ajis mengajugkan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Bulukumba, Senin, 29 Agustus, lalu.
Humas PN Bulukumba, Iwan Winanto saat dikonfirmasi di ruang kerjanya membenarkan adanya permohonan praperadilan yang diajukan Muh Ajis (Tersangka TIK) didampingi kuasa hukumnya. Praperadilan tersebut diajukan atas penetapan Muh Ajis sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi TIK.
Menurut Iwan, persidangan perdana atas permohonan pemohon dilakukan pada tanggal 6 September mendatang dengan termohon Penyidik Tipikor Polres Bulukumba. Dalam surat permohonan praperadilan termohon menerangkan, penetapan dirinya sebagai tersangka tidak sah karena surat perintah penyelidikan dan penyidikan tidak sah dengan alasan tidak diketahui kapan dilakukan penyidikan dan penyelidikan dan tidak ada surat perintah penetapan tersangka terhadap termohon.
Bukan hanya itu, pemohon juga menilai penyelidikan dan penyidikan dari termohon terhadap yang dilakukan pemohon adalah sangat tidak prosudural dan bertentangan dengan hukum karena surat perintah penetapan dinilai pemohon tidak jelas.
Selanjutnya, pemohon juga dalam surat permohonnya menilai tidak dilakukan penyelidikan sehingga belum ada bukti permulaan yang cukup untuk membuktikan jika pemohon telah melakukan tindak pidana korupsi.
“Atas dasar itulah sehingga pemohon dalam hal ini Muhammad Ajis bersama kuasa hukumnya mendaftar praperadilan terhadap penetapannya sebagai tersangka yang dilakukan pihak kepolisian,” ujar Iwan.
Sehingga dengan alasan tersebut pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Bulukumba menetapkan hakim praperadilan untuk memeriksa dan mengadili dan memutuskan penetapan tersangka terhadap diri pemohon dalam hal ini Muhammad Ajis berdasarkan surat perintah penyelidikan No. SP. LIDIK/307/VI/2013 atas nama pemohon dinilai tidak sah.
Selain itu, memerintahkan kepada termohon untuk mencabut status pemohon sebagai tersangka, memerintahkan kepada termohon mengambalikan harkat martabak pemohon serta menghukum pemohon untuk menbayar biaya perkara.
Sementara itu pemohon peraperadilan Muhammad Ajis  yang di konfirmasi Radar Selatan membenarkan dirinya telah mengajukan praperadilan terhadap penetapannya sebagai tersangka. Masalah selanjutnya dirinya telah menunjuk kuasa hukum untuk mendapingi dirinya di Pengadilan Negeri nantinya.
Ajis mengungkap, dirinya hanya menjadi korban politik sehingga menjadi tersangka. Ia dijadikan tersangka oleh Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Bulukumba karena korban politik di Bulukumba Tahun 2012 lalu.
“Saya ini menjadi korban politik saja. Sebenarnya awal dari ini antara pertarungan internal pengurus Partai Golkar Bulukumba dengan mantan Bupati Zainuddin saat itu,” kata Muhammad Ajis.
Dia juga bersedia mengungkap siapa-siapa yang terlibat dalam kasus itu antara pejabat Bulukumba dan elit polisi di Bulukumba, jelas Muhammad Ajis. Pekan lalu berkas pemeriksaan Muhammad Ajis dikembalikan oleh pihak Kejaksaan Negeri Bulukumba ke Penyidik Polres Bulukumba karena dinilai bukti penelitian minim.
Sementara itu, Kanit Tipikor Polres Bulukumba, Bripka Muh Ali kepada Radar Selatan mengatakan, gugatan praperadilan tersebut telah disampaikan ke Polres. Ia sangat mengapresiasi langkah yang diambil oleh tersangka TIK Muhammad Ajis karena ini hak konstitusi.
Ali mengatakan, Polres Bulukumba sudah menyiapkan segala hal untuk menghadapi praperadilan nantinya di persidangan, bahkan bukan baru kali ini Polres Bulukumba diperhadapkan dengan praperadilan.
Namun sudah beberapa kali, bahkan ini adalah langkah yang tepat dilakukan para pemohon. “Untuk masalah kuasa hukum yang disiapkan sampai saat ini Polres Bulukumba masih memikirkan hal itu,” katanya. (**)
BAP Belum Dikirim Balik
KAPOLRES Bulukumba, AKBP Selamat Riyanto mengemukakan belum dikirimnya berkas ke kejaksaan karena pihaknya sedang melengkapi sejumlah petunjuk jaksa. Petunjuk yang di maksud adalah, penyidik tipikor diminta untuk menambah sampel pemeriksaa yang dari awalnya hanya tiga sekolah penerima manfaat.
Hanya saja menurut dia permintaan tersebut sedang dikoordinasikan dan meminta petunjuk balik. Pasalnya, seluruh pengadaan TIK di 80 sekolah lebih memiliki item yang sama.
“Jadi seluruh sekolah yang menerima bantuan pengadaan kan sama semua atau identik satu dengan yang lainnya, jadi meski hanya beberapa sampel itu sudah mewakili yang lainnya,” katanya.
Meski demikian, pihaknya tetap akan mencari jalan terbaik untuk menuntaskan kasus tersebut sehingga bisa usai sebelum tutul tahun 2016. “Yah kita upayakan secepat mungkin kasus ini bisa P21 di Kejaksaan. Yah tersangkanya tidak kita tahan, dan satu dari empat tersangka sedang pengejaran polisi,” jelasnya.
Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Bulukumba, Muh Ihsan mengemukakan, pihaknya mengembalikan berkas penyidik polisi karena bukti yang tertuang dalam BAP belum lengkap olehnya pihaknya memberikan petunjuk baru agar pemeriksaan sekolah penerima manfaat tidak hanya mengambil sampel akan tetapi memeriksa seluruh.
“Kan yang menerima manfaat kan ada 80 sekolah lebih, maunya kita agar berkas ini kuat di persidangan yah harusnya seluruh sekolah, jangan cuma sampel,” katanya.
Dia juga menegaskan, jika berkas tinggal P21 dan telah dilakukan penyerahan tahap dua berupa tersangka dan alat bukti maka pihaknya akan melakukan penahanan terhadap tersangka. “Yah prinsipnya supaya proses hukum tidak ada hambatan, kita akan lakukan penahanan,” tegasnya.
———————–
To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!