Duh, Dana SPAM Tak Melalui Pembahasan – RADAR SELATAN

RADAR SELATAN

Bulukumba

Duh, Dana SPAM Tak Melalui Pembahasan

RADAR SELATAN.CO.ID BULUKUMBA — Peruntukan pengunaan anggaran Sarana Pengadaan Air Minum (SPAM) Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera), diduga tak melalui pembahasan bersama.
Penggunaan dana langsung diambil alih satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebagai pemegang kewenangan. Ketua Komisi C DPRD Bulukumba, Andi Pangeran, mengungkapkan, bantuan dana SPAM langsung digelontorkan dari pusat ke instansi, tidak melalui pembahasan di DPRD Bulukumba.
Bahkan, masuk dalam APBD nanti setelah penetapan, sehingga dewan tidak terlalu mengetahui sejauh mana penggunaan di lapangan. Petunjuk teknis (Juknis) juga semua ada sama di SKPD yang berwenang.
“Segala sesuatu tidak dibahas. Karena ini kewenangan SKPD,” ujarnya, Rabu, 7 September.
Menurutnya, bantuan bagi perumahaan yang bertipe 21 memang ada dan diatur sebenarnya, namun khusus BTN kategori masyarakat yang menengah ke bawah. Hanya saja, kalau realisasi di lapangan justru ditemukan tak sesuai, bukan yang berhak menerima, maka perlu ditelusuri, karena melanggar aturan yang berlaku.
“Juknis ada SKPD. Kami tidak terlalu tahu bagaimana prosesnya. Tapi, memang ada bagi BTN, hanya tipe 21 saja,” jelasnya.
Dia mengaku, pihaknya pernah memprotes soal pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) disalah satu perumahaan, sebab dinilai penempatan tidak sesuai, banyak pemukiman lain lebih membutuhkan pengadaan IPAL, seperti yang berada di depan pasar. Kedepan, kata dia, harus lebih maksimalkan setiap bantuan, agar peruntukan sesuai yang membutuhkan.
“IPAL ini kita baru tahu saat kami turun. Kami sempat protes waktu itu, kenapa ditempatkan disini,” ujar legislator asal Partai PPP Bulukumba ini.
Aktivis Kopel Bulukumba, Syarifuddin, menjelaskan, kesalahan penggunaan dana SPAM harus diusut, bahkan dana pusat ini harus didorong ke pihak berwajib guna menelusuri, karena terjadi kesalahan penggunaan.
Apalagi, pengembang yang menerima tak layak, dia masuk perumahaan bisnis pribadi. Jumlah anggaran SPAM mencapai miliaran.
“Ini harus diusut, sudah menyalahi aturan. Kita mau jangan dana rakyat dialihkan ke pentingan pribadi,” katanya.
Sebelumnya, kepala bidang (Kabid) Perumahan dan Pemukiman Dinas Tata Ruang, Perumahan dan Cipta Karya Bulukumba, Aslam Arif, membantah adanya dana yang dialihkan ke perumahan. Dia mengaku, perumahan yang mendapat bantaun memang diatur, hanya khusus BTN bertipe 36 yang disubsidi oleh pemerintah.
Misalnya, BTN yang berada di Ela-ela, Zanur Park, Tiara Resident, dan berapa perumahan lainya, namun bukan menggunakan dana SPAM. “Memang ada dana kesana. Tapi, bukan dana SPAM, dia dana khusus,” ujar dia.
To Top