Dewan Dorong Dana SPAM Diusut – RADAR SELATAN

RADAR SELATAN

Bulukumba

Dewan Dorong Dana SPAM Diusut

ilustrasi (int)
BULUKUMBA, RADAR SELATAN.CO.ID ILU — DPRD Bulukumba, mendorong agar anggaran bantuan Sarana Pengadaan Air Minum (SPAM) Kementerian Perumahan Rakyat (Kemepenra) diusut, jika dalam penggunaan terdapat kejanggalan.
Jumlah bantuan SPAM yang diduga mengaril beberapa ke oknum pengembang mencapai Rp5 miliar Tahun Anggaran (TA) 2015 lalu.
“Iya, silahkan diusut, kalau memang tidak sesuai aturan yang berlaku. Penggunaan dana SPAM ini kan jelas peruntukannya,” ujar ketua DPRD Bulukumba, Andi Hamzah Pangki.
Menurutnya, dana SPAM memang tak melalui pembahasan, melainkan langsung masuk ke satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang membidangi, sehingga dewan tidak terlalu mengetahui penggunaanya di lapangan. “Dia langsung ke SKPD. Kita tidak tahu,” ujarnya.
Para pengembang yang diduga menerima aliran dana bantuan SPAM, seperti BTN Tiara Resident, BTN Adi Sanjaya, dan BTN Zanur Park, milik mantan bupati Bulukumba, Zainudin Hasan. Sedangkan, satu desa Bontobiraeng, Kajang, mendapat bantuan SPAM senilai Rp238 juta, namun bantuan bagi desa dianggap sudah tepat.
Berbeda ke pengembang adalah bisnis pribadi, bukan kepentingan umum. “Yang ke BTN ini salah sasaran. Kalau yang ke desa, saya kira sudah peruntukannya,” ujar aktivis Kopel Bulukumba, Syarifuddin.
Syarifuddin mengaku, setiap bantuan harus diketahui oleh legislatif sebenarnya, apalagi berbicara anggaran besar, sehingga sedikit aneh jika dia menganggap langsung ke SKDP tanpa mengetahui terlalu jauh bagaimana penggunaan dilapangan. Dewan, kata dia, merupakan fungsi pengawasan bagi eksekutif, dia harus mengawasi penggunaan anggaran dilapangan.
“Dewan harus aktif mengawasi. Jangan sampai dialihkan bukan peruntukanya. Ini kan melanggar,” ujar dia.
Wakil Bupati Bulukumba, Tomy Satria Yulianto, berjanji akan menelusuri bantuan dana SPAM yang duga mengalir beberapa pengembang perumahan. Rencana penelusuran dilakukan guna memastikan apakah penyaluran dana SPAM sudah berdasarkan aturan atau tidak.
Setiap program yang diluncurkan pemerintah harus masuk Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrembang) daerah, dan masuk program SKPD, tidak boleh asal mengalihkan. Namun, kalau terjadi penyimpangan peruntukan, maka ini menjadi pertanyaan besar. “Kita akan cek di SKPD
To Top