Bupati Bulukumba, Perintahkan Tutup Semua Tambang Ilegal – Radar Selatan

Radar Selatan

Bulukumba

Bupati Bulukumba, Perintahkan Tutup Semua Tambang Ilegal

RAPAT. Bupati Bulukumba, A M Sukri Sappewali memimpin rapat koordinasi, Kamis 15 September, di ruang rapat kerjanya. Dia memerintah untuk semua tambang segera dibongkar jika hingga Desember mendatang tidak memiliki izin.

BULUKUMBA, RADAR SELATAN.CO.ID– Bupati Bulukumba, A M Sukri Sappewali memerintahkan semua stakeholder terkait agar membongkar tambang ilegal yang beroperasi di daerah ini.

Dihadapan para Satuan Kerja dan Perangkat Daerah (SKPD) terkait, A M Sukri menyampaikan, tambang dan tambak yang tidak berizin dan merusak ekosisitem agar segera dibongkar, selain karena dianggap tidak memberikan kontribusi kepada daerah juga menganggu ekosistem alam.
Untuk itu, A M Sukri memerintahkan SKPD dan camat serta lurah, untuk segera mensosialisasikan pengurusan izin ekspolitasi seperti tambang dan tambak yang ada di wilayah masing sebelum Desember mendatang. Dan bila tidak memeiliki izin dia berjanji akan mengerahkan angota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang dibantu TNI untuk segera membongkar aktivitas tersebut.
Menurut A M Sukri, dengan adanya izin tentu akan membatasi pengerjaan agar tidak sampai merusak alam yang akan berdampak domino kepada kehidupan masyarakat sekitar, seperti pertanian, perkebunan dan lain-lainnya.
“Ini harus ditindaki, saya mau seluruh stakeholder bergerak dan bekerja maksimal. Jangan sampai saya tahu ada SKPD dan kecamatan yang baku atur,” ancamnya, Kamis, 15 September.
Untuk mempermudah pengurusan izin, dia memerintahkan agar perizinan terpadu bisa memberikan kemudahana kepada para pengusaha ini, salah satunya dengan menempatkan dinas terkait di perizinan agar pelayanannya lebih mudah.
Meski saat ini, kata dia, seluruh kebijakan pertambangan telah diambil alih oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov), namun dinas terkait bisa membantu dan mengarahkan dalam pembuatan izin. Karena menurutnya bagaimanapun pengelolaan tambang berada di daerah sehingga Pemkab masih memiliki hak untuk menghentikan tambang ilegal.
Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, Perindustrian dan Pertambangan (KP3E) Bulukumba, Andi Mahyuddin mengaku, akan segera melakukan koordinasi terkait perintah bupati dalam mempermudah pelayanan izin. “Kita akan segera koordinasikan dengan semua stakeholder terkait,” singkatnya
To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!