Seminar Dana Desa RADAR SELATAN Hujan Apresiasi Kades – RADAR SELATAN

RADAR SELATAN

Bulukumba

Seminar Dana Desa RADAR SELATAN Hujan Apresiasi Kades

KEWENANGAN penuh pemerintah desa dalam pengolalaan dana desa diatur salam salah satu UU. Diantaranya  undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU No. 6/2014). Dimana “Kepala Desa berwenang memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan Aset Desa,” bunyi pasal 26 ayat (2) huruf c UU No. 6/2014.

 

Dasar inilah menjadi salah satu motivasi Harian RADAR SELATAN, hendak menggelar seminar terkait tata kelola penggunan anggaran desa untuk menghindari jerat hukum.
Wakil Direktur Harian RADAR SELATAN, Amiruddin Makka, menjelaskan adanya kewenangan besar tersebut bisa dijadikan instrumen pengelolaan dana desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di desa. Namun pengelolaan tersebut juga memiliki implikasi yurudis jika tidak mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Pemeritahan desa termasuk kepala desa dan perangkat desa lainnya wajib melaksanakan pengelolaan keuangan desa dengan baik dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan jika tidak ingin menimbulkan sejumlah implikasi yuridis di kemudian hari, sehingga bagi kami di Radar Selatan dalam rangka membantu pemerintah, sangat perlu kegiatan ini diikuti pejabat desa,” katanya.
Menyikapi hal tersebut, Kades Bonto Baji, Kecamatan Kajang, Akhmad Asbal mengatakan, pelaksanaan kewenangan dalam pengelolaan keuangan desa menuntut tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sebagai Kepala desa sudah menjadi tuntutan memiliki kemampuan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahunnya untuk diajukan kepada Badan Persmusyawaratan Desa dan memiliki kemampuan mekanisme pengadaan barang dan jasa yang dananya bersumber dari anggaran negara.
“Pengelolaan keuangan desa yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan menimbulkan konsekuensi hukum baik sanksi hukum administrasi maupun sanksi hukum pidana, saya kira kegiatan yang dilakukan Radar Selatan, sangat membantu kita sebagai aparatur desa dalam mengelola keuangan,” katanya.
Kades Polewali Muh Nurpin mengatakan hal yang sama. Menurutnya dengan jumlah anggaran yang cukup besar dikelola pihak desa tentu menjadi kendala pihak desa jika tak mempunyai pengetahuan yang mempuni, sehingga untuk memberikan penguatan pengetahuan, memang sangat perlu dilakukan seminar-seminar penegelolaan anggaran dengan melibatkan seluruh stakeholder khususnya para penegak hukum.
“Meski tak ada niat untuk melakukan penyalahgunaan tapi ketidaktahuan akan berimlikasi hukum. Jadi saya rasa apa yang dilakukan Radar Selatan, sangat baik sekali, ini juga menejadi bukti wujud kepedulian terhadap Bulukumba,” katanya.
To Top