Catat!! Salah Gunakan Anggaran, Kades Bisa Diberhentikan – RADAR SELATAN

RADAR SELATAN

Bulukumba

Catat!! Salah Gunakan Anggaran, Kades Bisa Diberhentikan

BULUKUMBA, RADAR SELATAN.CO.ID — Kepala Desa (Kades) harus lebih berhati-hati dalam mengelola anggaran dana desa. Pengelolaan yang tidak sesuai dengan Undang-undang (UU) dan peraturan pemerintah berimpilkasi terhadap hukum bahkan pemberhentian.

Wakil Bupati Bulukumba, Tomy Satria Yulianto, mengatakan hal itu berdasarkan UU No 6 tahun 2016 tentang pemberhentian kepala desa. Pemberhentian dilakukan ketika ditemukan adanya penggunan anggaran yang dinilai secara hukum dan aturan telah melanggar dan merugikan keuangan negara.

“Makanya pemerintah desa terkait harus tahu dan paham membaca aturan, khususnya dalam mempergunakan dana desa yang sesuai peruntukannya,” katanya.

Seperti diketahui saat ini sudah ada beberapa desa yang terlibat dalam dugaan penyalahgunaan anggaran desa. Termasuk yang saat ini tengah di proses pihak Tipikot Polres Bulukumba, yaitu kasus dugaan korupsi ADD dan BDD Desa Somba Palioi, dengan nilai kerugian negara yang ditaksir Rp258 juta.

Terkait hal tersebut, Tomy Satria mengaku, pemerintah sudah melakukan beberapa langkah. Dimulai dengan menurunkan tim inspektorat terhadap dugaan penyalah gunaan dana desa. Hasil temuan ini kemudian ditindak lanjuti dengan memberikan waktu kepada Desa Somba Palioi dengan mekanisme pengembalian dengan deadline tertentu.

“Sampai beberapa waktu lalu kemudian Pak Desa somba palioi tidak mampu memenuhi rekomendasi inspektorat untuk mengembalikan dana desa tersebut. Itulah sebabnya kemudian inspektorat menyerahkan kasus ini ke ranah hukum,” katanya.

Menurutnya jika nantinya ada pengembalian dilakukan oleh Desa Somba Palioi, maka tidak mengugurkan proses hukum apalagi memamg kasusnya telah bergulir dimeja penyidikan. “Kalau soal proses hukumnya silahkan tanyakan ke Polisi, karena bagi kami di Pemkab, prosedur telah kita lakukan bahkan sudah sejak kama ada upaya klarifikasi terhadap penggunan dana desa di Somba Palioi,” katanya.

Sementara itu, Humas Polres Bulukumba, AKP Syarifuddin, mengaku pihaknya belum menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi ADD dan BDD tahun 2013,2014, dan 2015. Menurutnya penetapan tersangka akan dilakukan setelah memeriksa sejumlah saksi lagi termasuk meminta petunjuk dari Polda.

“Kemungkinan berdasarkan fakta dan bukti yang ada, tersangkanya lebih dari satu, tapi dalam waktu dekat ini hanya satu dulu, belum bisa kita sebut namanya karena proesnya belum tuntas semua,” katanya.

To Top