Tuntaskan Konflik Agraria, Ribuan Warga dan Pemuda Kepung Kantor Bupati Bulukumba – Radar Selatan

Radar Selatan

Bulukumba

Tuntaskan Konflik Agraria, Ribuan Warga dan Pemuda Kepung Kantor Bupati Bulukumba

RADAR SELATAN.CO.ID BULUKUMBA — Ribuan warga dan pemuda mahasiswa Bulukumba, yang terdiri dari FPR, AGRA, Masyarakat Tahura, Masyakat adat Kajang dan Lemo-lemo, HMI, PMII dan IMM, menggelar aksi dihalaman kantor Bupati Bululumba, Selasa 27 September.

Dalam aksi tersebut ada sejumlah tunutan para demostran, diantaranya konflik dibidang agraria diantaranya persoalan sengketa warha dengan PT Lonsum dan tanah adat Lemo-lemo, serta dugaan perampasan kawasan Taman Hutan Raya (Tahura). Sedang disektor bahari dan kelautan, demostran mendesak adanya penindakan tegas terhadap pelaku ilegal fishing, Serta adanya regulasi pengelolaan wilayah tangkap di perairan laut, termasuk menolak adanya pengusuran pedagang kaki lima di pantai Bira.

Dalam tuntutannya, Ketua FPR, Rudy Injeck mengatakan selama ini kebijakan pemerintah terkait sengeta agraria belum sepenuhnya berdampak positif bagi masyarakat petani terbukti masih banyaknya sengeketa lahan dan tanah yang melibatkan warga dan pemerintah serta warga dengan perusahan-perusahaan industri.

“Khusus untuk persoalan Tahura, kita mau ada pembentukan IP4T karena itu ada regulansinya, kita harus sama-sama lakukan verifikasi yang sama supaya ada kejelasan

Jenderal Lapangan (Jendlap), Ustands Bucek menambahkan, pemerintah harus ditengah masyarakat dalam menuntaskan persoalan agraria. pasalnya, potensi terjadinya konflik memungkinkan terjadi ketika tidak ada titik jelas penuntasan sengeta tanah antara warga dan perusahaan.

” kami menilai regulasi yang dibuat pemerintah belum sepenuhnya mewakili kegelisahan kaum tani, masih banyak perampasan hak tani dan nelayan,”katanya.

Wakil Bupati Bulukumba, Tomy Satria menjelaskan pada prinsipnya akan mendukung tuntutan warga, termasuk persoalan dugaan perampasan tanah yang ditundahkan ke pemerintah terkait tanah yang diatasnya berdiri bangunan sekolah. Begitu juga dengan penguasaan tanah hutan rakyat (Tahura) harus Memiliki data akurat sehingga tidak ada salah klaim.

“Kami berharap ada data kepada lonsum untuk digunakan klarifikasi, supaya pemerintah mampu mendorong aspirasi masyarakat. Kalau itu ada kita bisa minggu depan akan di pertemukan lagi. Harusnya kita dulu bersepakat soal data agar memudahkan negosiasi,” katanya.

Selain itu, Tomy Satria juga meyinggun soal adanya kasus pengklaiman tanah yang diatasnya berdiri bangunan sekolah. Menurutnya jika ada pihak yang mengkaim kepemilikan tanah seharusnya melakukan proses hukum. “Jangan lagi ada segel menyegel sekolah, kalau merasa ada alas hak harusnya di sengketakan di ranah hukum, kasihan anak didik kalau sekolahnya harus jadi sasaran,” katanya.

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!