Kisruh Kantor Desa Mattoanging, Halia: Kami Tidak Asal Klaim – Radar Selatan

Radar Selatan

Bulukumba

Kisruh Kantor Desa Mattoanging, Halia: Kami Tidak Asal Klaim

ini bukti kepemilikan tanah Kantor Desa Mattoanging, oleh Keluarga Mantan Desa

BULUKUMBA, RADAR SELATAN.CO.ID — Polemik soal saling klaim kepemilikan tanah antara pihak keluarga Mantan Kepala Desa Mattoanging, Kajang dan Pemkab Bulukumba, masih berlanjut. Kedua belah pihak belum bersepakat terkait status kepemilikan lahan yang diatasnya terdapat bangunan kantor desa Mattoanging.

Keluarga mantan Desa Mattoanging, Haliah, kepada Radar Selatan, mengatakan kalau pada dasarnya pihaknya tidak asal mengklaim atas kepemilikan tanah. Pasalnya, bukti kepemilikan diperkuat adanya sertifikat yang diterbitkan BPN. Ia juga berharap agar publik tidak menjustis pihaknya sebagai penyorobot tanah dan menjadi penyebab terhambatnya pelayanan di kantor desa tersebut.

“Saya rasa hampir semua orang akan melakukan hal yang sama jika hak nya diambil. Kita hanya butuh kejelasan saja, karena kami juga memiliki alas bukti soal kepemilikan tanah, dan tidak mungkin rasanya BPN menerbitkan dua sertifikat disatu lahan atau objek yang sama, dan saya mengantongi sertifikat yang di keluarkan BPN,” jelasnya dengan bahasa Konjo, melalui via seluler. Selasa 4 Oktober.

Terpisah, Bagian Persengketaan Tanah Pemkab Bulukumba, Aco Bahar menjelaskan kalau pada dasarnya tidak ada masalah jika pihak mantan Kepala Desa Mattoanging, mengklaim atas kepemilikan tanah. Hanya saja pihaknya berharap agar persoalan ini bisa menjadi jelas, iapun mendorong agar pihak mantan Kades, untuk membawa persoalan tersebut ke pengadilan untuk mengugat secara perdata dengan melampirkan seluruh bukti kepemilikan.

“Karena antara dia (mantan kades) dan Pemkab sama-sama mengklaim kepemilikan berdasarkan alas bukti yang sama-sama dimiliki, jadi agar tidak berlarut-larut begini bagusnya kalau diselesaikan di pengadilan biar, hakim yang putuskan nantinya,” jelasnya.

Menurutnya, jika dalam putusan nantinya Pemkab dianggap kalah, maka sudah menjadi kewajiban Pemkab Bulukumba, untuk memenuhi apa yang menjadi tuntutan pemohin apakah dengan membayar biaya ganti rugi dan sebagainya. Ia juga menegaskan jika dalam waktu dekat ini tidak lahir kesepakatan, Pemkab berencana akan mengembalikan persoalan tersebut dengan mengambil langkah penertiban aset.

“Yah kalau tidak mau dibuka, yah Pemkab yang akan buka paksa. Tapi saya juga berharap kita selesaikan ini dengan kepala dingin, kasihan kalau persoalan ini lalu pelayanan di Desa terhambat kan kasihan masyarakat. Yang kami juga sayangkan kenapa tidak dari dulu dipersolakan itu tanah, kenapa baru saat tidak terpilih jadi Kades baru diklaim,” pungkasnnya.

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!