Terlibat Narkoba, Oknum PNS Dishubkominfo Resmi Dipecat – Radar Selatan

Radar Selatan

Bulukumba

Terlibat Narkoba, Oknum PNS Dishubkominfo Resmi Dipecat

BULUKUMBA, RADAR SELATAN.CO.ID — Keseriusan pemerintah kabupaten (Pemkab) Bulukumba, untuk memberikan sanksi berat kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) terlibat dalam penyalagunaan narkoba mulai dibuktikan.
Kepada Radar Selatan, Sekretaris Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Bulukumba, Andi Ade Ariyadi mengatakan, salah seorang oknum PNS di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo), Sugiarti, dipecat karena telah ada putusan dari pengadilan. “Yang bersangkutan telah divonis penjara empat tahun lebih,” kata Andi Ade.
Selain itu, Andi Ade mengatakan, PNS yang terjerat dalam kasus narkoba bisa tetap dipekerjakan jika statusnya hanya pengguna dan mendapat hukuman dibawah dua tahun. Namun, PNS tersebut akan dipecat jika terbukti sebagai pengedar.
Andi Ade Ariady mengungkapkan, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) bisa melakukan diskresi khusus untuk memberhentikan PNS bila pegawai yang dipidana karena masalah narkoba hingga lebih dari satu kali.
Di dalam Undang-Undang, lanjutnya, tidak disebutkan berapa kalinya, tapi bagi yang sudah dua kali melanggar aturan disiplin PNS, PPK bisa memberhentikan PNS tersebut.‎ PNS yang terbukti sebagai pengedar, selain harus dikenakan sanksi pidana, dia dipecat sebagai PNS.
Tetapi jika sebatas pemakai, maka akan direhabilitasi, dan bisa dipekerjakan kembali setelah masa tahanan selesai atau setelah proses hukumnya selesai dijalani. ‎
Dalam PP 53/2010 tentang Disiplin PNS diatur kalau sudah ada putusan pegawai tinggal hukuman disiplin pegawainya. Bisa saja dia diturunkan pangkatnya tetapi tidak dipecat, dan itu masuk dalam hukuman sedang. “Tetapi kalau sebagai pengedar tidak akan ampun, dia langsung dipecat,” tegasnya
Selain kasus narkoba, Andi Ade mengakui banyak PNS yang sering tersandung kasus displin, antara lain masalah pernikahan siri atau perselingkuhan. PNS yang terkena kasus seperti itu bisa diberhentikan.
“Sebenarnya boleh PNS punya lebih dari satu istri tetapi harus ikuti aturan.‎ Aturannya ada didalam Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil,” pungkasnya.

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!