Catat, Gaji Oknum PNS Narkoba Akan Disetop – Radar Selatan

Radar Selatan

Bulukumba

Catat, Gaji Oknum PNS Narkoba Akan Disetop

BULUKUMBA, RADAR SELATAN.CO.ID — DINAS Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) Bulukumba, akan menyetop gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terlibat kasus narkoba. Rencana penghentian sementara dilakukan lantaran tak menjalankan tugasnya setelah penahanan sebelumnya.
Penyidik Polres Bulukumba telah menangkap beberapa orang pegawai. Diantaranya, PNS Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), Jamrih, Ashari, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Wahyudi, Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD), Agus Salim, dan seorang pegawai bagian umum Sekda Bulukumba, Muih Idris.
“Iya, kita masih komunikasi dinas keuangan. Khususnya, Jamrih, dan Ashari. Mungkin November atau Desember berlaku,” ujar Sekretaris BKDD Bulukumba, Andi Ade Ariyadi, saat dikonfirmasi, Rabu, 12 Oktober.
Menurutnya, proses pemberhentian gaji pegawai akan dilakukan bertahap, karena proses pemeriksaan berbeda-beda tergantung instansi. Hanya saja, proses awal adalah Dinas Pendidikan, bernama Jamrih, selanjutnya menyusul pelaku lainnya. Apalagi, polisi baru saja menangkap kembali PNS yang berkantor kantor Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD), Agus Salim, sehingga harus menunggu proses penanganan yang masih berlangsung dikepolisian sebelum diusulkan disetopkan gajinya.
“Bertahap kita diusulkan. Karena berbeda-beda. Yang lain menyusul,” katanya.
Dia menambahkan, penghentian gaji pegawai berdasarkan Undang-Undang (UU) nomor 5 Tahun 2014 soal aparatur sipil Negara (ASN). Dimana dalam UU ini disebutkan apabila PNS tertangkap, dan sudah ditetapkan menjadi tersangka, maka akan diberhentikan sementara sambil menunggu keputusan inkra Pengadilan.
Besaran gaji yang dipotong mencapai 70 persen dari gaji pokok. “Gaji dipotong karena melanggar kode etik. Kecuali, sudah vonis dan diatas dua tahun langsung berhenti total,” jelasnya.
Ketua Umum KNPI Bulukumba, Idil Akbar mengapresiasi langkah Pemkab terkait ketegasannya dalam mengambil langkah untuk memberikan sanksi tegas kepada PNS yang terlibat kasus, hal tersebut akan menjadi cambukan kepada PNS agar tidak berani lagi untuk melawan hukum.
Selain Pemkab, Idil mengaku juga mengapresiasi kepolisian yang saat ini terus melakukan pemberantasan narkoba di Bumi Panrita Lopi yang telah urutan ketiga terbesar di Sulawesi-Selatan. “Semoga dengan langkah ini, bisa mengurangi peredaran Narkoba di Bulukumba,” ujarnya.

Akbar Wahyudi

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!