Tes Urine PNS Dianggarkan Pemkab – Radar Selatan

Radar Selatan

Bulukumba

Tes Urine PNS Dianggarkan Pemkab

ilustrasi (int)

BULUKUMBA, RADAR SELATAN.CO.ID — Setelah sejumlah oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup pemerintah kabupaten (Pemkab) Bulukumba, terlibat narkoba, akhirnya tes urine akan dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2016.
Tes urine ini merupakan komitmen pemerintah terhadap upaya pemberantasan peredaran narkoba yang diduga banyak melihatkan aparatur negara.
Bupati Bulukumba, A M Sukri Sappewali mengungkapkan, pelaksanaan tes urine bagi pegawai adalah langkah serius Pemkab dalam memutus mata rantai peredaran narkoba. Sebab, saat ini, peredaran barang haram bukan hanya melibatkan warga sipil, namun banyak pegawai yang turut terlibat didalam penyalahgunaan narkoba, sehingga perlu tes urine guna mengetahui siapa saja oknumnya.
“Iya, kita akan siapkan dananya di APBD-Perubahan. Kita mau tes urine semua pegawai,” ujar dia, seusai penanaman serentak komoditi perkebunan di Desa Bukit Harapan, Kecamatan Gantarang, Kamis, 13 Oktober.
Dia mengaku, pegawai yang terbukti narkoba dalam tes urine, akan segera diusulkan pemecatan, karena PNS yang sudah terlibat dipastikan susah kembali menjalankan tugasnya dengan baik. Bahkan, dia dianggap tidak sejalan lagi dengan visi misi bupati dan wakil bupati yakni membangun Bulukumba lebih baik. Hanya saja, pelaksanaan tes urine PNS masih dirahasiakan waktunya, belum bisa dipublikan secara terbuka, karena dikhawatirkan jika diumumkan lebih awal, para pelaku akan menghindar. “Sudah diusulkan. Tinggal menunggu persetujuan dewan,” katanya.
A M Sukri berharap dengan pelaksanaan tes urine yang dilaksanakan dalam waktu dekat ini bisa membuahkan hasil maksimal. Tidak ada lagi PNS yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, jika kembali menggunakan maka berdampak pada dirinya sendiri. Pemkab juga tidak main-main dalam memberikan sanksi terhadap pegawai narkoba, dia usulkan pemecatan. Sehingga ini bisa menjadi warning bagi PNS lain agar menghindari. “Mudah-mudahan lewat tes urine PNS berhenti. Jangan lagi terlibat, kita akan proses,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Bulukumba, Andi Hamzah Pangki, membenarkan adanya usulan dana tes urine PNS Pemkab Bulukumba. Hanya menurut dia, pihaknya tak mengetahui berapa besaran biaya yang diusulkan.
Namun, dia memastikan tidak akan memangkas anggaran yang diusulkan, sepenuhnya akan diterima karena tes urine pegawai dianggap langkah tepat. “Kita mendukung tes urine pegawai, ini cukup bagus. Anggarannya kita terima. Tidak ada potongan,” ujar dia

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!