Inspektorat Telusuri Kebocoran Retribusi Pasar – Radar Selatan

Radar Selatan

Bulukumba

Inspektorat Telusuri Kebocoran Retribusi Pasar

BULUKUMBA, RADAR SELATAN.CO.ID — Tim Inspektorat Kabupaten Bulukumba, menelusuri dugaan kebocoran retribusi pasar sentral. Setoran retribusi pasar disinyalir sebagian mengalir ke oknum pejabat Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) Bulukumba.
Setiap bulan, kepala pasar menyetor retribusi sebesar Rp70 juta lebih melalui Dinas Keuangan. Jumlah ini berbeda laporan ke Bupati Bulukumba, Andi Sukri Sappewali. Sebab laporan ke bupati cukup Rp62 juta saja. Sisanya, Rp8 juta tidak diketahui kemana.
“Iya, tim sementara turun memeriksa. Mungkin seminggu baru ada hasilnya,” ujar kepala Inspektorat Bulukumba, Andi Nurdianah, saat dikonfirmasi Minggu 23 Oktober kemarin.
Menurut dia, pemeriksaan menggunakan waktu, karena semua kartis pasar akan dicocokkan, dimana letak perbedaannya, sehingga belum dipastikan akan kebenarannya, bahkan semua masih status praduga tak bersalah. Kecuali, sudah diumumkan baru bisa diketahui hasilnya, namun yang berhak mengumumkan adalah bupati.
“Silakan nanti dikonfirmasi ke bupati hasilnya. Kami tidak berhak sampaikan,” katanya.
Kepala pasar sentral Bulukumba, Muh Amir, mengatakan, sudah dipanggil ke Inspektorat memberikan keterangan soal masalah ini. Namun, kata dia, pihaknya belum sempat melapor ke bupati karena sedang sibuk, sehingga dia berencana bertemu besok (hari ini,red).
“Kami masukkan berita dugaan retribusi mengalir ke pejabat di facebook, bupati komentar disitu. Berarti dia sudah tahu. Tapi, kami tetap mau ketemu sama dia, ingin memperjelas masalah ini,” jelasnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Bulukumba, Muhammad Bakti, mengaku, belum ingin berkomentar tentang dugaan retribusi pasar mengalir ke oknum pejabat. Dia khawatir berkomentar sementara belum jelas seperti apa masalahnya, sehingga dia berencana mempertanyakan langsung kepada yang bersangkutan.
“Maaf dinda, bukan kami tidak mau berkomentar. Cuman nanti komentar kami dianggap salah. Saya cari tahu dulu kepada yang besangkutan, biar semua jelas,” ujar legislator asal daerah pemilihan Kecamatan Kindang-Gantarang ini.
Sebelumnya, Kepala DPKD Bulukumba, Andi Mappiwali, menjelaskan, pihaknya memiliki bukti setoran retribusi pasar, tidak mungkin ada permainan didalamnya. Dia menyarankan jika keberatan terhadap SK yang dikeluarkan, sebaiknya melapor ke Inspektorat atau polisi, bukan berkomentar di media.
“Kita berhentikan ada dasarnya, dia peras pedagang. Kalau dibiarkan ini berbahaya. Pedagang membayar baru tidak diberi kuitansi,” tandasnya

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!