Dugaan Penyelewengan Retribusi Pasar Sentral, Bupati Siapkan Sanksi – Radar Selatan

Radar Selatan

Bulukumba

Dugaan Penyelewengan Retribusi Pasar Sentral, Bupati Siapkan Sanksi

BULUKUMBA, RADAR SELATAN.CO.ID — Bupati Bulukumba, A M Sukri Sappewali, memastikan akan memberikan sanksi kepada oknum pegawai Dinas Keuangan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD), bermain- main dalam penarikan retribusi pasar sentral.
Rencana pemberian sanksi ini karena adanya dugaan penyelewengan dana retribusi sudah merusak sistem pemerintahan.
Kebocoran retribusi pasar sentral berawal setoran melalui Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) dengan laporan ke bupati, A M Sukri Sappewali.
Dimana laporan dengan setoran terjadi perbedaan sampai Rp8 juta lebih. Sedangkan, target retribusi pasar sentral setiap bulan mencapai Rp70 juta lebih. “Iya, Inspektorat sudah turun. Kami harap ini diusut tuntas,” ujar A M Sukri Sappewali, saat dikonfirmasi via ponselnya, Selasa 25 Oktober, kemarin.
Menurut dia, Inspektorat harus mengusut tuntas untuk membuktikan kebenaran dugaan penyelewengan retribusi pasar, karena oknum yang bermain akan merusak. Sejak awal, Pemkab sudah berusaha membangun dengan membersihkan oknum pegawai yang tidak beres, sehingga dia menginginkan Inspektorat transparan, menyampaikan sesuai fakta di lapangan, bukan melindungi oknum tertentu. “Ini harus dibuktikan, siapa yang bermain didalamnya,” katanya.
Dia menambahkan, semua karcis harus ditelusuri guna disesuaikan, dimana letak terjadi perbedaan. Sebab, dengan cara ini dinilai bisa membuktikan terjadinya dugaan penyelewengan setoran retribusi pasar yang cukup besar.
“Iya, kita sudah telusuri. Kita sudah panggil kepala pasar. Hasilnya, nanti dikonfirmasi ke bupati. Kami tidak berhak menyampaikan, bukan hak kami,” ujar kepala Inspektorat Bulukumba, Andi Nurdiana, baru-baru ini.
Kepala pasar sentral Bulukumba, Muh Amir, mengaku, pihaknya menolak pindah dari pasar, meski surat keputusan (SK) mutasi telah diterbitkan oleh dinas keuangan. Alasanya, menurut dia, pergeseran dirinya dari pasar tidak masuk akal, bahkan SK yang keluarkan dianggap melanggar, karena dalam SK tidak mencantumkan tembusan kepada bupati, melainkan ke DPRD, BKDD dan Inspektorat saja.
Padahal, semua mutasi harus melalui pimpinan tertinggi. “SK saya terkesan dipaksakan, dan terlalu politis. Orang dinas keuangan sendiri melapor dan menjelekkan saya, kami tidak menerima ini,” tegasnya

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!