Penerapan Etika dan Kedisiplinan Solusi Pelayanan RSUD Bulukumba – RADAR SELATAN

RADAR SELATAN

Bulukumba

Penerapan Etika dan Kedisiplinan Solusi Pelayanan RSUD Bulukumba

Reporter: Rakhmat Fajar
* Langgar SOP, Perawat Disanksi

BULUKUMBA, RADAR SELATAN.CO.ID — Untuk mewujudkan pelayanan kesehatan prima di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Andi Sultan Daeng Radja Bulukumba, maka manajemen harus betul-betul menerapkan kode etik dan kedisiplinan para tenaga medis.
Wakil Bupati Bulukumba, Tomy Satria Yulianto mengatakan, pada dasarnya salah satu hal meski dilakukan untuk mendorong terciptanya pelayanan maskimal adalah, memantapkan kelembagaan RSUD, dengan melakukan penataan TIM dokter ahli dan sfesialis maupun umum untuk menjalankan tugas-tugas medis. Hal lainnya adalah, akan menjatuhkan sanksi berat bagi mereka yang tidak menjalankan SOP, sehingga kedepannya pihaknya akan mendorong untuk dibuat loket pengaduan.
“Kita juga sudah bekerjasama dengan institusi perguruan tinggi negara mereka tidak hanya fokus pada hard skill tetapi juga soft skill. Mereka sudah dilatih untuk meningkat kualitas pelayanan, jadi tidak ada lagi kasus soal terlambatnya pelayanan apalagi krisis etika. Sebenarnya kita sudah melakukan penguatan kapasitas pada perawat dengan melakukan pelatihan service excellent,”katanya.
Ketua DPRD Bulukumba, H Andi Hamzah Pangki mengatakan, jika melihat pelayanan yang ada di RSUD Bulukumba, tentulah sangat jauh beda dengan pelayanan di RSUD Bantaeng. Padahal RSUD Sultan Daeng Radja, merupakan rumah sakit rujukan seharusnya dilaksanakan sesuai prosedur yang ada. Dia menilai, saat ini masih saja ada temuan berdasarkan keluahan warga, dimana pelayanan akan dilakukan setelah pasien dan keluarga pasien melangkapi administrasi. “Jadi kasi dulu tindakan, nanti belakangan itu administrasinya,” tegasnya.
Dia mengatakan, untuk menjamin pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Pihaknyapun akan mendorong agar ada dana cadangan kesehatan bagi keluarga dan pasien yang tidak mampu. “Harus memang pemerintah menyiapkan dana cadangan, jadi keluarga yang tidak punya biaya dan admitrasi yang lengkap itu pemerintah yang bayarkan tagihanya di Rumah sakit,” katanya.
Terpisah, Ketua Komisi D DPRD Bulukumba, Fahidin HDK mengatakan, pada dasarnya pelayanan di RSUD Bulukumba, semakin berangsur membaik. Hanya saja saat ini, memang masih ada persoalan dan keluahan warga. Namun demikian tidak sepenuhnya menjadi kesalahan RSUD, karena memang selama ini sarana dan prasarana belum memadai. Menurutnya, ada beberpaa hal yang menjadikan pelayanan belum maksimal, diantaranya belum bisanya difungsikan sejumlah alat kesehatan karena biaya perbaikan fasilitas RSUD yang dibiayai dari PIP itu belum sepenuhnya digunakan karena terkendala kelistrikan.
“Kemudian menyangkut kunjungan dokter masuk biasa memang terlambat, fisiter nya itu kadang masuk jam 11 kan di SOP itu harus pagi yah antara jam 7 pagi hingga jam 10. Kemudian dokter juga harus selalu berada di Rumah Sakit, sehingga satu jenis penyakit memang ada dua dokter, sehingga bisa bergantian dan selalu standbye,”katanya.
Meski demikian, pihaknya optimis pada januari 2017 mendatang, pelayanan di RSUD menjadi salah satu menejemen yang akan memuaskan masyarakatan dengan ketersediaan sumber daya yang ada. Mulai dari tunjangan, ketersedian tenaga medis dan alat kesehatan, sehingga nantinya harus juga diikuti dengan kinerja yang bagus dari petugas medis.
“Nah kalau semua sudah kita siapkan, lalu masih didapati petugas medis tidak susai SOP maka tidak ada toleransi harus diberhentikan. Kita ada kontrak politik antara RSUD dan Komisi D, seluruh pasien yang masuk di UGD itu gratis, sebelum diperiksa pasien itu tidak perlu dimintai dulu administrasinya tapi tindaki dulu, pelaksanaan fisiter itu ditetapkan jadwalnya, kode etik kita mau seluruh dokter tidak bisa meninggalkan rumah sakit,” pungkasnya

To Top