PTUN Menangkan H Tabri,  Surat KPU, DPRD Dan SK GUBERNUR Dinyatakan Cacat Yuridis – Radar Selatan

Radar Selatan

Bulukumba

PTUN Menangkan H Tabri,  Surat KPU, DPRD Dan SK GUBERNUR Dinyatakan Cacat Yuridis

MAKASSAR, RADAR SELATAN.CO.ID — Setelah melalui proses persidangan yang cukup panjang, terkait gugatan H Tabri tentang proses PAW Partai Golkar, Rabu 2 Oktober, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar, mengabulkan seluruh gugatan pengugat.

Dalam amar putusan PTUN, seluruh proses surat menyurat atas PAW Golkar Dinyatakan batal atau tidak sah, diantaranya, Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 381/II/Tahun 2016 Tentang Peresmian Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Sisa Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019 Tertanggal 1 Februari 2016, atas nama Drs. H. Drs. H. Jalaluddin Halim.

Selanjutnya, Surat Nomor : 016/DPRD-BK/I/2016, Perihal : Penyampaian  serta membatalkan, Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 174.A/BA/XII/2015, Tentang : Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Bulukumba Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014, Tertanggal 30 Desember 2015.

Olehnya dengan dasar itulah PTUN memerintahkan dan mewajibkan tergugat untuk menindaklanjuti untuk mencabut atau menarik seluruh proses PAW, mulai dari surat menyurat dan SK. Serta diperintahkanya seluruh tergugat menerbitkan Surat Keputusan Tentang Pengangkatan Penggabtian Aantar waktu (PAW) DPRD SISA Masa Jabatan 2014 – 2019, Dengan Menetapkan Penggugat, Drs. H. Muh. Tabri MBA, sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba dari Fraksi Partai Golkar Kabupaten Bulukumba.

Kuasa Hukum H Tabri, Muchtar Jumma, mengatakan tak ada alasan lagi bagi seluruh tergugat untuk tidak menindaklanjuti apa yang menjadi tuntutan pihaknya. Pasalnya telah diperkuat dengan hasil keputusan PTUN. Dengan dasar ini pula, pihaknya akan terus menempuh jalur hukum yang telah sengaja melakukan kesalahan dan secara berjamaah melakukan dugaan tindak pidana penipuan.

“Kami akan genjot pidanananya menuntut semua yang terlibat dalam skenario jahat.
Selain itu kami juga akan tuntut perdata  kepada ketua DPRR, komisioner KPU dan Jalaludin sendiri,”jelasnya.

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!