Rahmawati Komisioner KPU Bulukumba, Bakal di Lapor Ke DKPP – Radar Selatan

Radar Selatan

Bulukumba

Rahmawati Komisioner KPU Bulukumba, Bakal di Lapor Ke DKPP

ilustrasi (int)

BULUKUMBA, RADAR SELATAN.CO.ID — Pasca putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), yang menenangkan H Tabri dalam proses PAW Golkar, kini kasusnya memasuki babak baru. Salah satu Komisioner KPU, Siti Rahmawati, bakal dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan (DKPP).

Rencana pelaporan H Tabri ke DKPP, menyusul terkuaknya dugaan pelanggaran hukum dan kode etik. Dimana Rahmawati selaku Komisioner dianggap terlalu melakukan manuver dan seakan tidak independen dalam menjalankan tugasnya karena dinilai beperan ganda dan seakan pro terhadap Jalaluddin dalam proses PAW Golkar.

“Terbukti dalam persidangan di PTUN dibuat tak berkutip oleh klien kami kalau Ibu Rahmawati dengan sengaja membuat dan menandatangani surat ke DPRD dan bertindak selaku Plh. Surat itu bernomor 444/KPU KAB 025.433243/XI/2015 TGL 13 NOVEMBER 2015. Pada  hal tidak ada pendelegasian secara tertulis maupun keputusan pleno komisioner selaku Plh,” ungkap Kuasa Hukum H Tabri, Muhtar Juma

Hal itu semakin terkuak saat pihaknya melakukan croscek kesekertariat KPU dimana pada waktu yang sama bersangkutan sedang melaksanakan perjalanan dinas lain.

“Kamis 3 November klien saya mengkorfirmasi langsung ke Ketua KPU, dia mengatakan kalau ibu Rahma hanya minta izin lewat telpon pada saat itu untuk tanda tangan, padahal Plh tidak bisa disetujui lewat telpon ataupun sms tapi harus melalui persetujuan komisioner yang lain dan itu harus rapat dulu,”tambahnya.

Olehnya dengan dasar inilah pihaknya akan segera melayangkan laporan ke DKPP, Pasalnya, dia menilai Rahmawati selaku komisioner KPU divisi Hukum ini, dinilai memiliki karakter dan watak berbeda yang berpotensi merusak integritas dan independensi KPU secara kelembagaan, sehingga tak ada alasan untuk tetap dipertahankan selaku penyelenggara pemilihan.

“Dalam pembuktian sidang di PTUN  temuan kami tidak mampu dia bantahkan olehnya itu komisioner yang satu ini kami anggap punya kelainan makanya kami akan gugat ke DKPP bahkan akan kami bawa juga keranah pidana sebagai perbuatan melawan hukum,”pungkas
Muhtar Juma.

Terpisah, Komisioner KPU Divisi Hukum, Rahmawati, mengatakan belum tahu menahu kalau ada rencana H Tabri akan melaporkan dirinya ke DKPP, kendati demikian iapun selalu siap apalagi merupakan hak sepenuhnya dari H Tabri.

“Kan kita di KPU itu kolektif kolegial. Pada saat itu kita hanya diberi waktu selama lima hari menjawab surat dari DPRD, kebetulan Ketua KPU tidak ada ditempat saat itu, kalau tidak ada yang lain pasti salah satu Komisioner, bahkan kalau tidak ada sama sekali komisioner, sekretaris bisa mendatangani, atas dasar persetujuan bersama. Intinya mana berani saya tanda tangan tanpa ada persetujuan dulu dari internal KPU,”pungkasnya.

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!