Ini Rekomendasi HMI Bulukumba, Untuk Perbaikan Pelayanan Kesehatan – Radar Selatan

Radar Selatan

Bulukumba

Ini Rekomendasi HMI Bulukumba, Untuk Perbaikan Pelayanan Kesehatan

Dialog Interaktif HMI Bekerjasama dengan BPJS, Dinas Kesehatan, dan RSUD Sultan Daeng Radja

BULUKUMBA, RADAR SELATAN.CO.ID — BPJS Cabang Bulukumba menggelar dialog interaktif jelang tiga tahun implementasi Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dan pentingnya jaminan kesehatan. Dialog, yang di gelar di Warkop Bang Andy, Senin, 7 November 2016 itu, terselenggara atas kerjasama Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Bulukumba.

Dalam dialog tersebut, dihadiri Dinas Kesehatan Bulukumba dan jajaran RSUD A. Sultan Daeng Raja serta sejumlah mahasiswa HMI dan sejumlah organisasi kepemudaan lainnya.

Rijal Mursalim, Kepala Unit Pemasaran BPJS Cabang Bulukumba menyampaikan bahwa persyaratan pendaftaran peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) PBPU/Mandiri wajib menjadi peserta BPJS kesehatan. 

Adapun beberapa pertanyaan yang dilontarkan beberapa peserta dialog yakni BPJS menginvestasikan kemana dana yang dikelola, dan kartu BPJS berlaku hingga kapan.

Menurut Rijal Mursalim, tarif berlangsung secara regional dan nasional dan dana yang dikelola BPJS diinvestasikan ke masyarakat itu sendiri, dan program BPJS tidak akan berakhir dan terus berjalan.

“Mungkin akan mengalami perubahan tapi hanya nama dan sistemnya saja,” jelasnya. 

Terpisah,  Ketua HMI Bulukumba,  Rakhmat Fajar mengatakan pentingnya jaminan kesehatan bagi masyarakat.  Pasalnya dengan ikut dalam kepesertaan BPJS,  akan memudahkan warga khsusunya mereka yang hendak dirawat di Rumah Sakit. Kendati demikian dia mengatakan selama ini juga masih terdapat kekurangan dalam penyelanggaran BPJS,  salah Satu diantaranya soal pelayanan dan masih banyaknya yang belum paham atas  fungi dan manfaat  masing-masing kartu  kesehatan sebut  saja,  Askes,  KIS dan  BPJS itu sendiri. 

“Kami  dari HMI merekomendasikan agar ada  petugas  BPJS yang ditugaskan  dikamar-kamar perawatan dan pemeriksaan Poli, termasuk mendampingi dokter.Kenapa  ini kita minta?, karena  selama  ini kadang kalau ada masyarakat yang mengeluh, pihak rumah  sakit bilangnya ini prosedur  BPJS, Jadi kalau ada orang  BPJS selalu  standbye warga bisa  lansung klarifikasi, “jelasnya.

Fajar  menambahkan, dalam prinsip transparansi BPJS, pihaknya pun ikut merekomendasi soal perlunya pamplet atau pengemuman list obat-obatan dan penyakit apa saja yang masuk dalam tanggungan dan tidak oleh BPJS . Pasalnya, selama ini masih didapati sejumlah kasus dimana ada obat-obatan yang nilainya cukup mahal tapi tidak masuk dalam tanggungan BPJS.

“Pasien atau warga pasti tidak tahu mana obat yang ditanggung dan tidak. Tapi kalau ada list yang ditempel kita akan tahu itu,”ujarnya.

Untuk bisa  mewujudkan terjaminya kesehatan sesuai  yang di atur  dalam  UU 53 Dan 54 tentang  kesehatan, tentulah menjadi tugas bersama  seluruh  pihak  termasuk  organisasi  kepemudaan dan mahasiswa. Termasuk diantaranya terkait peningkatan etos kerja para petugas medis serta perlunya peningkatan alat kesehatan dan kesejahteraan para petugas medis.

“Yah yang paling utama juga soal etika. Kalau pasien dilayani dengan senyum dan santun saya yakin potensi untuk sembuh lebih besar. Pelayanan akan baik tergantung bagaimana kita memperlakukan dan diperlakukan. Kalau mau  lihat  pelayanan baik,  kita Harus, bersepakat. Anda (BPJS,  Dinas Kesehatan Dan RSUD),  menjalankan aturan dan pelayanan sesuai  prosedur, dan kita mengikuti sesuai  aturan  yang berlaku, saya rasa ini lebih fair, “pungkasnya. 

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!