Pemkab akan Perketat Sistem Penjualan Pinisi Untuk WNA – Radar Selatan

Radar Selatan

Hot News

Pemkab akan Perketat Sistem Penjualan Pinisi Untuk WNA

ilustrasi (int)

* Upaya Menjaga Kearifan Lokal

BULUKUMBA, RADAR SELATAN.CO.ID — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba, berencana akan memperketat sistem penjualan kapal perahu pinisi terhadap warga negara asing (WNA). Upaya ini dilakukan agar kearifikan lokal perahu pinisi yang menjadi kebanggaan masyarakat Bulukumba tetap terjaga dengan baik.
Ketua DPRD Bulukumba, Andi Hamzah Pangki, mengungkapkan, dalam menjaga kearifan lokal, khususnya perahu pinisi harus dibuatkan aturan berupa Peraturan Daerah (perda). Dalam aturan ini memuat sistem penjualan perahu bagi warga luar negeri, sebab dikhawatirkan jika dijual bebas, dia akan belajar bagaimana cara membuat. Padahal, pinisi ini merupakan ciri khas atau ikon Bulukumba.
“Iya, kita akan dorong dibuatkan Perbup dulu, baru menyusul perda-nya. Ini penting guna menjaga ikon Bulukumba,” ujarnya kepada RADAR SELATAN, Minggu 20 November.
Menurut dia, pentingnya diikat oleh aturan supaya ikon perahu pinisi tetap terjaga dengan baik, meski terjadi perdagangan bebas, sehingga warga Negara asing yang hendak membeli tinggal memesan sesuai yang diinginkan, bukan lagi dia mempekerjakan masyarakat Bulukumba membuat perahu, seperti yang terjadi sekarang. Mereka membeli kayu sendiri, selanjutnya mengaji tukang dan dibuatkan kapal perahu pinisi.
Kebiasan ini harus diubah agar pinisi tetap terjaga. “Tidak boleh diketahui orang luar. Ini ciri khas kita. Makanya, yang mau beli harus lewat pemerintah. Jangan langsung membeli bahan sendiri,” katanya.
Bupati Bulukumba, Andi Sukri Sappewali, mengaku, sudah banyak mendengar keluhan dari masyarakat atas bebasnya WNA membuka usaha kapal perahu pinisi di Bulukumba, sehingga dia bersama Kapolres akan segera melakukan upaya tegas untuk menghentikan aktivitas mereka di daerah ini, sebab sudah melanggar.
“Tidak boleh dibiarkan. Kapal pinisi ini adalah produk asli Bulukumba, tidak boleh seenaknya pengusaha asing membuat perahu phinisi disini. WNA hanya boleh memesan atau membeli dari pengrajin kapal lokal asli Bulukumba,” jelasnya.
Selain melakukan penertiban, Sukri juga berencana akan melakukan koordinasi dengan pihak imigrasi Makassar agar melakukan penertiban, memeriksa visa dan paspor yang digunakan. Bahkan, dia meminta WNA yang terlibat dalam pembuatan pinisi ditindaki, karena kehadirannya dianggap merugikan pengusaha lokal, selain perahu pinisi akan diketahui warga luar jika dibiarkan tetap bekerja.
“Kita menginginkan ada kerjasama pengusaha asing dengan pengrajin kapal disini, biar saling menguntungkan. Bukan dia langsung mempekerjakan orang, membeli kayu sendiri. Kapal pinisi harus dilindungi. Karena tidak semua orang bisa membuat, hanya di Bulukumba,” ujar dia.
Sementara itu, tokoh masyarakat Bontobahari, H Kardi, menjelaskan, sejak keberadaan WNA yang membuka usaha kapal di Bulukumba, pengusaha kapal lokal berkurang, karena WNA memiliki dana cukup besar. Namun, yang menjadi persoalan karena tidak ada regulasi dari Pemkab soal batasan warga asing, sehingga kedepan dibiarkan supaya dibatasi kewenangannya, tidak boleh membuat sendiri.
“Sekarang ini, bukan hanya kapal yang dia kerja. Tapi, sudah membuat kapal Feri. Dia yang buat kelengkapan kapal, mulai instalasi, listrik dan kelengkapan lain dikerjakan oleh WNA. Kasian warga lokal,” tandasnya

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!