Ini Tuntutan Aktivis dan Masyarakat Bulukumba di Hari Anti Korupsi dan HAM – Radar Selatan

Radar Selatan

Bulukumba

Ini Tuntutan Aktivis dan Masyarakat Bulukumba di Hari Anti Korupsi dan HAM

Konsolidasi sejumlah Aktivis dan Masyarakat terkait aksi Hari Anti Korupsi dan HAM
BULUKUMBA,  RADAR SELATAN. CO. ID — Memperingati hari anti Korupsi 9 Desember sekaligus Hak Asasi Manusia (HAM), yang jatuh pada 10 Desember mendatang.  Sejumlah aktivis dan masyarakat Bulukumba yang tergabung dalam organisasi, FPR,  HMI,  IMM,  AGRA,   SCW,  Kopel dan FKPP,  akan menggelar aksi unjukrasa bersama,  pada Jumat 9 Desember.
“Kita sudah konsolidasi bersama sejumlah kawan dari beberapa organisasi mahasiswa,  pemuda dan masyarakat,  hasilnya kita sepakati,  aksi kita besok (9 Desember,  red) memperingati hari anti korupsi sekaligus HAM, “jelas Ketua FPR Rudy Injeck.  Kamis 8 Desember 2016.
Dia mengatakan ada beberapa hal yang akan menjadi poin tuntutan pada aksi nantinya,  diantaranya terkait desakan agar tidak ada lagi ekspolitasi terhadap anak dibawah umur yang diperkerjakan karena dinilai melanggar hak asasi.
” Kami juga meminta agar seluruh tersangka korupsi untuk segera dipenjarakan,  termasuk menantang Kejaksaan untuk melelang aset penerima anggaran TKI mantan dan anggota DPRD yang belum dikembalikan, “pungkasnya Injeck.
Koordinator Aksi Hari Anti Korupsi dan HAM,  Amrul,  yang juga aktivis IMM ini menambahkan, tuntutan lainnya adalah meminta pihak Pemkab Bulukumba,  untuk segera mencabut SK Dewan pengawas Rumah Sakit.  “Khususnya dewan pengawas yang merupakan mantan naripidana kasus korupsi,”tegas Amrul.
Ketua HMI Bulukumba,  Rakhmat Fajar, menambahkan, hal lain yang menjadi tuntutan pihaknya adalah,  meminta adanya trasfaransi penaganan kasus korupsi. Pasalnya,  ia menilai saat ini ada upaya untuk menutupi proses kasus korupsi sehingga berimplikasi pada kurangnya pengawasan dan akses informasi publik yang tidak maksimal.
“Kenapa harus ada aturan kasus korupsi baru bisa di espos jika sudah P21 atau lengkap.  Padahal kasus korupsi mulai dari proses awal harus transfaran dan warga berhak menerima informasi setiap proses yang dilakukan. Jangan buat aturan sendiri karena kami nilai bertentangan dengan UU transfansi publik,”katanya.
Sekedar menginformasikan,  ratusan pendemo akan menggelar aksi disejumlah titik, pada pukul 09.00 wita pagi,    diantaraya didepan kantor Bupati Bulukumba, kanto  Kejaksaan dan Polres Bulukumba.

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!