Tujuh Komisioner KPID Sulsel Terbentuk – RADAR SELATAN

RADAR SELATAN

Bulukumba

Tujuh Komisioner KPID Sulsel Terbentuk

TES. Salah satu calon komisioner KPID Sulsel saat menjalani uji kelayakan di Komisi A DPRD Sulsel.

*Fokus Mengawasi dan Menindak Penyiaran Ilegal

BULUKUMBA, RADAR SELATAN.CO.ID  — Komisi A DPRD Sulsel telah memilih tujuh Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulsel di ruangan Komisi A DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Jumat, 6 Januari 2017.

Adapun tujuh komisiner yang terpilih tersebut masing-masing, Ridwansyah Muchsin, Herwanita, Muhammad Hasrul Hasan, Waspada Santing, Andi Muhammad Irawan, Arie Andyka dan Mattewwakang, sedangkan cadangan Fauziah Erwin.

Anggota Komisi A DPRD Sulsel, Arum Spink mengatakan, terpilihnya tujuh komisioner KPID setelah sebelumnya tim seleksi menyerahkan 14 nama ke DPRD Provinsi ke komisi A untuk dilakukan fit and propertest.

“Jadi belum ada pemilihan ketua, periodenya sampai tiga tahun sejak ditetapkan, soal keterwakilan perempuan 30 persen itu tidak diatur dalam juknis,” jelas legislator asal Bulukumba ini.

Pipink sapaan akrabnya berharap dengan terbentuknya komisioner KPID Sulsel, mampu menjalin sinergitas yang bagus serta solid dengan sekretariat baik pemerintah dan DPRD, selain itU KPID diharapkan mampu lebih aktif mengelolah potensi pemuda melalui media di radio.

“Bagaimana agar radio-radio komunitas diberdayakan dan KPID aktif membesarkan, khususnya agar lebih kreatif dalam mendesain program,” harapnya.

Komisioner KPID Sulsel, Muh. Hasrul Hasan menjelaskan pihaknya akan menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya dengan melanjutkan program kerja komisioner sebelumnya serta mendorong lembaga penyiaran lokal untuk menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri, selain itu juga akan mendorong ketersediaan SDM penyiaran untuk lebih produktif dalam memproduksi program siaran baik radio maupun televisi agar mampu bersaing dengan lembaga penyiaran nasional.

Di undang-undaang penyiaran nomor 32 tahun 2002 KPI pusat jumlahnya sembilan orang dan di daerah tujuh orang
Kedepanya juga pihaknya akan semakin mengintenskan pengawasan terhadap radio dan TV lokal dalam hal penyiaran termasuk akan menertibkan radio yang belum memiliki legalitas penyiaran.

“Itu dipantau oleh KPID dan jika terbukti melanggar akan ditegur dan dikenakan sanksi. Kita akan fokus pada penyiaran radio yang tidak terdaftar dan tidak bersyarat melakukan penyiaran,” tegasnya.
—————————————

To Top