Pekerjaan Belum Dibayarkan, Ketua DPRD: Ini Merugikan Rekanan – RADAR SELATAN

RADAR SELATAN

Bulukumba

Pekerjaan Belum Dibayarkan, Ketua DPRD: Ini Merugikan Rekanan

Gedung DPRD Bulukumba

BULUKUMBA,RADAR SELATAN.CO.ID — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba, menyalahkan kepala dinas (kadis) tata ruang yang belum membayarkan uang rekanan pembangunan gedung baru DPRD senilai Rp1,3 miliar. Padahal, proyek pembangunan ruang paripurna dan komisi tahap awal sudah rampung dengan total anggaran APBD mencapai Rp2,3 miliar.

Ketua DPRD Bulukumba, A Hamzah Pangki, mengungkapkan, pihaknya telah memanggil Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan mantan kadis Tata Ruang, Pasakai, untuk membicarakan masalah ini. Sebab, rekanan mengeluh lantaran sisa anggaran proyek gedung DPRD belum dibayarkan. Padahal, pembangunan 100 persen sudah rampung, sehingga tidak ada alasan untuk menunda pencairan dana yang menjadi hak rekanan PT. Cucuwali ini.

“Rekanan ini bagian dari warga. Makanya, kita fasilitasi, membantu segera dibayarkan,” ujarnya.

Menurutnya, bahwa sejak dinyatakan selesai, seharusnya kepala dinas bersama PPK sudah menandatangani surat perintah pembayaran. Hanya saja, fakta di lapangan justru tidak melakukannya, bahkan dia beralasan belum dibayarkan, karena belum dilakukan ujicoba laboratorium. Sedangkan, didalam aturan tidak mesti menunggu, kepala dinas cukup menahan sebagian dananya sampai selesai ujicoba lab. Kalau terjadi volume pekerjaan tidak sesuai, maka sisa tidak bisa dicairkan sepenuhnya.

“Uang jaminan saja, tidak semua harus ditahan. Kasian pekerja belum digaji,” jelasnya.

 Dia meminta komisi C DPRD, bersama dinas keuangan, Inspektorat Kabupaten dan PPK segera melakukan konsultasi ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel. Tujuannya, mempertanyakan soal proyek gedung DPRD, karena rekanan merasa dirugikan terhadap keterlambatan pencairan dananya. Apalagi, pembangunan sudah rampung 100 persen, maka kewajiban pemerintah membayarkan haknya.

“Jadi, kita panggil pak Pasakai, karena waktu itu dia kepala dinas. Kita minta segera konsultasi ke BPKP,” kata ketua DPD II Partai Golkar ini.

Tim advokasi anggaran Kopel Bulukumba, Bakri Abubakar, menilai, kalau melihat kondisi sekarang, tidak ada masalah tentang bangunan. Bahkan, kata dia, bangunan sudah refresentasi dalam menerima aspirasi. Sehingga pembangunan gedung baru hanya pemborosan anggaran sajaPihak Eksekutif dan legislatif harusnya memikirkan yang lebih mendesak. Bahkan, kalau anggaran Rp2 miliar dialihkan ke pembangunan jalan maka bisa mencapai beberapa kilo dibandingkan pembangunan gedung.

Ini bukan hal penting. Masih banyak lain yang membutuhkan dana besar. Tidak perlu membangun gedung baru lagi,” ujar dia.

To Top