Satu Tahun, Andi Sukri Sappewali-Tomy Satria, Ini Harapan HMI Bulukumba – Radar Selatan

Radar Selatan

Bulukumba

Satu Tahun, Andi Sukri Sappewali-Tomy Satria, Ini Harapan HMI Bulukumba

Pengurus HMI Cabang Bulukumba, periode 2017-2018

 

BULUKUMBA, RADAR SELATAN.CO. ID — Genap sudah satu tahun Andi Sukri dan Tomy Satria, selaku Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba, mengembang amanah rakyat Bulukumba. Tentu dibawah nahkoda Andi Sukri-Tomy Satria, seluruh elemen masyarakat, mengharapkan Bulukumba lebih sejahtera dan terdepan sesuai visi-misi yang senantiasa dikumandangkan pada Pilkada lalu.

 

Tak terkecuali, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bulukumba, yang berharap sisa empat tahun kepemimpinan Andi Sukri-Tomy Satria, mampu mengejawantahkan seluruh janji politik yang termaktub seperti dalam visi-misi “Mewujudkan Bulukumba Yang Sejahtera dan Terdepan Melalui Optimalisasi Potensi Daerah dan Penguatan Ekonomi Kerakyatan Berlandaskan Pemerintahan Demokratis dan Religius”.
Ketua HMI Cabang Bulukumba, Rakhmat Fajar, menjelaskan, HMI sebagai organisasi kemahasiswaan yang salah satunya berfungsi sebagai kontrol pemerintahan, tentu telah melihat perjalanan pemerintahan Andi Sukri-Tomy Satria, selain sudah banyaknya prestasi yang telah ditorehkan, Andi Sukri Sappewali, bersama wakilnya, Tomy Satria Yulianto, akan tetapi tak bisa dipungkiri masih ada juga yang belum teraliasi.

 

” Semoga satu tahun kepemimpinan Andi Sukri-Tomy Satria, menjadi momentum evaluasi dalam rangka maksimalisasi pemerintahan demi mewujudkan cita-cita bersama seluruh rakyat Bulukumba. Yang terpenting adalah tercipta pemerataan pembagunan di sepuluh Kecamatan yang proporsional, “ujar Fajar.

 

Fajar melanjutkan, kurung waktu setahun pemerintahan Andi Sukri Sappewali-Tomy Satria, pihaknya menilai torehan prestasi melalui beberapa penghargaan, seperti penghargaan WTP, Adipura, Adiwiyata, Penghargaan HAM, Wahana Tata Nugraha dan masih banyak lagi, tentu ini menjadi apresiasi tersendiri dari HMI. Begitu juga dengan harmonisasi pemerintahan yang ditunjukkan Bupati dan Wakilnya, yang terjaga dengan baik, dengan memperlihatkan tatanan pemerintahan yang proporsional dan tidak monotong.

 

“Kalau tidak salah, ada sebelas penghargaan atas capaian pemerintahan Andi Sukri-Tomy Satria, jika kita rata-ratakan berarti hampir setiap bulannya dalam satu tahun ini, Bulukumba menorehkan prestasi dalam bentuk penghargaan,”katanya.

 

Kendati demikian, Lanjut Fajar, diantara torehan prestasi, tentu publik tidak bisa menutup mata masih adanya juga sejumlah persoalan dan harapan masyarakat yang belum direalisasikan pemerintah, salah satu diantaranya proyek pengaspalan serta adanya dugaan dominasi pekerjaan jalan oleh satu pemilik perusahaan yang memang kerap dipersolkan sejumlah pihak. Tidak hanya disitu, persoalan mutasi dan masih adanya beberapa SKPD yang belum di definitifkan tentu menjadi persoalan yang berdampak pada pelayanan publik sehingga belum relevan dengan program pemerintah yaitu “Bulukumba Melayani”.

 

“Bagaimana bisa pelayanan maksimal dan perangkat SKPD mampu mengejawantahkan program Bulukumba melayani, kalau masih banyak dinas yang belum definitif,”ujarnya.

 

Padahal Dalam surat Kepala Badan Kepegawaian Negara, nomor : K.26-30/V.20-3/99 tertanggal 5 Februari 2016 tentang mekanisme pengangkatan PLT dan diperkuat Dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang admistrasi pemerintahan, harusnya menjadi pedoman pemerintah dalam mengelolah aparatur daerah. Pasalnya, tentu kewenangan PLT akan terbatas dalam penentuan kebijakan, sehingga berdampak pada pengambilan kebijakan yang urgen, termasuk pelayanan.

 

 

“Kalau tidak salah dalam UU Nomor 32 tahun 2004 dalam pasal 20 ayat 1, ada sembilan asas penyelanggaraan pemerintah daerah, salah satu diantaranya menjamin asas kepentingan umum dan pengelolaan aparatur daerah yang proporsional, semoga saya tidak keliru. Olehnya HMI mendorong, agar SKPD yang masih diisi PLt segera di definitifkan,”katanya.

 

Tidak hanya itu, pihaknya juga menilai progres maksimalisasi pengelolaan potensi Bulukumba, belum begitu terlihat, di aspek pariwisata masih belum diikuti ketersedian infrastruktur. Sementara dalam hal pengentasan kemiskinan, pemerintah memiliki pekerjaan rumah yang cukup besar. Pasalnya, masih ada sekitar 127 ribu dari 435 ribu lebih warga yang hidup dibawah garis kemiskinan.

 

“Yah HMI mendorong, pemerintah menyadiakan akses bagi para pelaku ekonomi kerakyatan mulai dari menjamin ketersedian bahan baku, promosi dan pamasaran. Kami juga mendorong pemerintah menyediakan lapak-lapak resmi khas jajanan dan produk asli Bulukumba. Seperti gula merah, saya kira ini peluang pasar besar jika dikemas dan pemerintah membantu pemasaran, “katanya.
Fajar menambahkan, hal lainnya yang menjadi catatan bagi pemerintah daerah adalah, tegas dalam melakukan penertiban dan tertib admistrasi kependudukan khususnya warga asing yang masuk di Bulukumba. Pasalnya, pihaknya menduga masih banyak warga asing baik tianghoa dan barat belum memiliki KTP dan kelengkapan admistrasi lainnya, selama berada di Bulukumba.

 

 

“Saya tidak begitu yakin, pemerintah memiliki data berapa jumlah warga asing yang masuk di Bulukumba. Kami ambil sampel, di Bulukumba, sudah banyak tianghoa dan barat, pertanyaannya apakah mereka sudah memiliki KTP . Kalau hanya sementara saja, berapa waktu masa tinggalnya?. Kami tidak mau, ada diskriminasi antara pribumi dan nonpribumi. Saya tegaskan, salah satu fungsi pemerintah daerah yaitu pengelolaan admistrasi kependudukan itu diatur dalam pasal 2 UU Nomor 32 tahun 2004. Intinya HMI akan menjadi mitra. Bermitra itu maksudnya  HMI akan menjadi kontrol dan otokritik sekaligus memberi solusi, “pungkasnya.

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!