Soal Pasar Bontobahari,  Inspektorat Tunggu Perintah Bupati – RADAR SELATAN

RADAR SELATAN

Bulukumba

Soal Pasar Bontobahari,  Inspektorat Tunggu Perintah Bupati

ilustrasi (int)

BULUKUMBA,RADAR SELATAN.CO.ID — Tim Inspektorat Kabupaten masih menunggu perintah Bupati Bulukumba sebelum turun melakukan pemeriksaan terhadap pembangunan pasar tradisional Bontobahari, Kecamatan Bontobahari, Bulukumba. Saat ini, pembangunan pasar sedang disorot warga karena rusak sebelum difungsikan. Jumlah anggaran mencapai Rp5,6 miliar 2016 lalu.

Pelaksana tugas (plt) Inspektur Inspektorat Bulukumba, Sommeng, mengungkapkan, saat ini, pihaknya belum bisa melakukan pemeriksaan terhadap pembangunan pasar tradisional Bontobahari, karena sampai sekarang belum ada perintah dari bupati, Andi Sukri Sappewali. Dalam regulasi pemeriksaan harus berdasarkan perintah langsung pimpinan kemudian tim ke lapangan.

“Belum ada intruksi dari pimpinan. Jadi, belum bisa dilakukan pemeriksaan,” ujarnya, Jumat,17 Februari kemarin.

Menurut dia, dalam mengeluarkan hasil pemeriksaan, Inspektorat juga tak memiliki kewenangan, sebab semua harus melalui bupati, sama halnya dengan pemeriksaan terhadap bangunan. Namun, kalau memang ada perintah, maka Inspektorat siap turun melakukan pengecekan.

“Semua harus melalui bupati, kami tidak berhak menyampaikan, termasuk hasil pemeriksaan,” kata mantan Camat Ujungloe Bulukumba ini.

Wakil Bupati Bulukumba, Tomy Satria Yulinto, mengaku, pihaknya sudah mendengar informasi soal keretakan pasar Bontobahari ini. Dia berjanji akan segera kelapangan meninjau langsung pembangunan pasar yang dimaksud. Namun diakui, pembangunan pasar ini masih tanggungjawab rekanan, sebab masih dalam tahap pemeliharaan, sehingga setiap kerusakan yang ada harus dibenahi.

“Iya, saya dengar ada keretakan. Kami segera cek dilapangan,” katanya.

Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi Bulukumba, Andi Cawa Miri, menjelaskan, saat ini, belum menerima laporan terhadap adanya kerusakan pada pembangunan pasar tradisonal Bontobahari. Hanya, kalau memang terjadi ada kerusakan, maka rekanan hrs bertangungjawab karena masih dalam tahap pemeliharaan.

Bahkan ini tertuang dalam prapembangunan yang telah ditandatangani keduanya.

“Kita lihat kerusakan, tidak boleh langsung ada sanksi. Ini sudah diresmikan bersamaan Cekkeng,” tandasnya.

To Top