HMI Tuding Dinas Perizinan Tak Transparan Dalam Mengelolah Informasi Publik – RADAR SELATAN

RADAR SELATAN

Bulukumba

HMI Tuding Dinas Perizinan Tak Transparan Dalam Mengelolah Informasi Publik

Ketua HMI Bulukumba, Rakhmat Fajar, bersama Kabid PTKP, Adi Tompel

BULUKUMBA, RADAR SELATAN.CO.ID — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bulukumba, menilai Dinas Perizinan Kabupaten Bulukumba, tidak transparansi dalam mengelolah dan memberikan informasi kepada publik. Hal itu, disebabkan lantaran pensuratan yang dilayangkan HMI tak kunjung mendapatkan respon balasan.

Kabid PTKP, HMI Cabang Bulukumba, Adi Tompel, menjelaskan pensuratan secara kelembagaan dalam rangka meminta data dan informasi ke Dinas Perizinan, merupakan tindaklanjut HMI atas informasi masyarakat dan dugaan atas adanya pergudangan dan pertokoan yang belum mengantongi izin usaha.

” Kami sudah berkoordinasi secara lisan dan pensuratan. Surat yang kita layangkan itu tertanggal 21 Februari 2017, dengan nomor XIII/B-PP/HMI/XXI/II/1438 H, prihal permintaan data izin gudang dan izin usaha pertokoan. Cuma sampai saat ini belum ada jawaban. Bagi kami ini sudah menyalahi UU Nomor 14 tahun 2008 soal keterbukaan trasfaransi publik,”katanya.

Adi menilai, sikap tertutup Dinas Perizinan Bulukumba, menjadi tanda tanya besar bagi pihaknya, soal adanya dugaan permainan yang dilakukan oknum Dinas Periznan. Pasalnya, pensuratan permintaan data tak kunjung ada balasan dan tanpa alasan yang jelas. Padahal, dalam pasal 22 UU Keterbukaan Informasi Publik, terhitung sejak surat pemohon melayangkan surat, 10 hari paling lambat, badan publik harus menyampaikan pemberitahuan balasan.

” Kami heran, kenapa susah sekali kasi data soal izin-izin pergudangan dan pertokoan, ada apa?. Tidak mungkin mereka tidak punya data soal itu, karena itu tugas mereka mendata. Lucunya, waktu saya masuk, malah saya dimintai data, katanya untuk mencocokan data yang dimiliki perizinan. Kami curiga jangan sampai ini jadi lahan bagi oknum di Dinas Perizinan,”ujarnya.

Terpisah, Ketua Umum HMI Cabang Bulukumba, Rakhmat Fajar, menjelaskan, adanya permintaan data ke Dinas Perizinan, dalam rangka HMI membantu tugas Dinas Perizinan untuk menginventaris gudang dan pertokoaan yang memiliki dan belum mengantongi izin. Permintaan data dimaksudkan, sebagai dasar untuk mencocokan data yang ada dilapangan. Menurutnya, sikap Dinas Perizinan yang hingga saat ini belum memberikan data, patutlah dicurigai. Padahal, data yang diminta bukanlah informasi yang dikecualikan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 UU Nomor 14 tahun 2008.

“Saya kira soal data izin pergudangan dan pertokoaan bukanlah rahasia negara dan tidak akan menganggu stabilitas dan pertanahan negara. Sikap yang ditunjukkan Dinas Perizinan bagi kami sudah mengkebiri hak pemohon informasi publik yang diatur dalam Pasal 4 UU Nomor 14 tahun 2008,”jelasnya.

Fajar, menegaskan, dengan sikap tertutup yang ditunjukkan Dinas Perizinan, maka pihaknya secara kelembagaan akan mengambil sikap dan menempuh jalur lain. “Ini akan tetap kita tindaklanjuti. Kalau begini sikap Dinas Perizinan, ini sudah tidak beres namanya. Kami akan rapat internal pengurus dulu, untuk menentukan langkah apa yang selanjutnya kita ambil. Kami minta sama Pak Bupati atau Wakil Bupati, mengevaluasi sikap SKPD yang begini, karena ini sudah tidak sejalan lagi dengan Program Bulukumba melayani,”pungkasnya.

Sementara itu, Kadis Perizinan, Krg Suginna yang coba di hubungi melalui via seluler dan pesan singkat, belum mendapatkan konfirmasi.

Terpisah, Sekretaris Perizinan, Zaiuddin membenarkan adanya surat yang diajukan HMI Bulukumba terkait permintaan data izin pergudangan dan pertokoaan. Hanya, saja dirinya mengaku belum bisa mengabambil langkah dan keputusan kelembagaan. “Iya benar memang ada dari pengurus HMI yang berkoordinasi dan bersurat. Makanya saat itu saya langsung arahkan ke Bidangnya, cuma menurut Kabid saya, hal seperti ini belum pernah dilakukan dan memberikan data. Yah kecuali kalau mau membantu berikan data,”katanya.

To Top