Peserta JKN-KIS, Hak Konstitusional Pekerja Sesuai Amanat UU – RADAR SELATAN

RADAR SELATAN

Bulukumba

Peserta JKN-KIS, Hak Konstitusional Pekerja Sesuai Amanat UU

Dalam rangka memenuhi amanat undang-undang mengenai kewajiban memberikan perlindungan jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia, BPJS Kesehatan Cabang Bulukumba kembali mengingatkan para pemilik dan manajemen perusahaan untuk bergegas mendaftarkan entitas dan karyawannya menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Hingga April 2017, tercatat sebanyak 349 Badan Usaha (BU) yang tersebar di 4 (empat) wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Bulukumba, yakni Kab. Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto dan Kep. Selayar, belum terdaftar sebagai peserta JKN-KIS.

“Dari total jumlah tersebut, BU yang belum terdaftar sebagai peserta JKN-KIS paling banyak terdapat di Kabupaten Jeneponto, yaitu 247 Badan Usaha,” kata Kepala Unit Hukum, Komunikasi Publik dan Kepatuhan BPJS Kesehatan Cabang Bulukumba Aghif Azhary.

Menurut Aghif, memperoleh jaminan kesehatan adalah hak setiap pekerja yang tidak boleh ditunda, apalagi baru dipenuhi ketika pekerja yang bersangkutan sakit atau membutuhkan pelayanan kesehatan. Terlebih, sustainibilitas program JKN-KIS yang dikelola BPJS Kesehatan sangat bergantung kepada iuran peserta yang sehat untuk membayar biaya pelayanan kesehatan peserta yang sakit.

“Misalnya perusahaan baru mendaftarkan ketika ada pekerja yang sakit, hanya mendaftarkan sebagian pekerja saja, tidak mendaftarkan anggota keluarga pekerja, dan sebagainya. Itu jelas tidak dibenarkan. Untuk mencegah hal tersebut, kami juga terus melakukan pemantauan rutin terhadap kepatuhan perusahaan. Jika sudah diingatkan baik secara lisan maupun tulisan masih ada perusahaan yang tidak patuh, pemerintah telah menyiapkan sanksi sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 86 Tahun 2013,” kata Aghif.

“Oleh karena itu, kami menghimbau kepada Badan Usaha yang belum mendaftar agar segera mendaftarkan Pekerja dan anggota kerluarganya ke BPJS Kesehatan untuk terhindar dari sanksi administratif,” tambahnya.

To Top