Beredar Daftar Legislator Dapat Jatah Proyek – RADAR SELATAN

RADAR SELATAN

Hot News

Beredar Daftar Legislator Dapat Jatah Proyek

REPORTER: AKBAR WAHYUDI
EDITOR: HASWANDI ASHARI

BULUKUMBA, RADAR SELATAN.CO ID — Direktur Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Bulukumba meminta pihak kejaksaan mengusut anggota dewan yang diduga terlibat proyek di beberapa Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD).

Pasalnya, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2009 yang mengatur MPR, DPR, DPD dan DPRD, melarang dewan terlibat proyek. Sehingga dugaan keterlibatan beberapa legislator harus diproses berdasarkan mekanisme yang berlaku.

Keterlibatan anggota DPRD di sejumlah proyek bukan hanya isapan jempol semata. Buktinya, daftar nama-nama anggota DPRD sudah beredar luar di kalangan masyarakat.

Di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PURN) misalnya, ada wakil rakyat yang menguasai proyek hingga sembilan paket Penunjukan Langsung (PL).

Dari beberapa nama-nama tersebut, ada beberapa daftar nama, diantaranya Mustamin Patawari Pilips yang memegang beberapa tender PL seperti perintisan jalan Borong Rappoa-Asaya dengan nilai proyek Rp 200 juta, perintisan jalan Borong Rappoa-Palaya Rp 200 juta dan pembetonan jalan Pabaeng-Baeng Rp 200 juta.

Ketua Komisi Andi Arman mendapatkan proyek talud di Kajang, Lukman di Kecamatan Ujung Loe serta Andi Pangerang juga di Ujung Loe.

Selain itu, Muh. Bakti juga mendapatkan proyek PL di Kindang dan Gantarang seperti pembetonan SMP 48 Garuntungan dengan nilai proyek Rp 200 juta. Andi Kadir mendapatkan PL di Kecamatan Ujung Loe seperti pembuatan talud drainase Rp 100 juta di Lembang, Desa Salemba.

Begitupun dengan H. Akram di Kecamatan Kindang seperti pembetonan Sanro Angin, Desa Anrihua-Sipaendre dengan nilai proyek Rp150 juta.

Ada juga Aminah Syam mendapat pengerjaan Paving blok Kelurahan Benjala, Bonto Bahari Rp 100 juta serta beberapa nama seperti Safiuddin, Hj. Hilmiaty Asip, H. Bahtiar, Andi Rantina, Udin Hamzah, Andi Baso Zulkarnaen, Fahidin HDK, Zulkarnaen Pangki, H. Kaab, Usman Isdar, Amiruddin dan beberapa nama lainnya.

Direktur Kopel Bulukumba, Muhammad Jaffar sangat menyayangkan bagi-bagi proyek DPRD yang menurutnya melanggar UU 23 Tahun 2014 yang terancam pemecatan.

Sebagai wakil rakyat yang memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, tidak boleh melaksanakan proyek yang berhubungan dengan fungsinya.

“Saya kira dengan beredarnya nama-nama anggota DPRD yang dapat PL ini perlu menjadi perhatian serius kejaksaan, karena ada indikasi KKN di dalamnya,” kata Jaffar.

Kewenangan DPRD, lanjut Jaffar hanya sampai pada penetapan anggaran, begitu APBD sudah ditetapkan, DPRD tidak boleh lagi mengintervensi SKPD untuk penentuan pelaksana karena itu wilayah teknis SKPD.

“DPRD hanya melakukan pengawasan memastikan sumua yang sudah disepakati dalam APBD berjalan dengan baik. SKPD harus profesional dalan penentuan pemenang, atau pelaksanan proyek jangan mau diintervensi oleh DPRD atau siapapun,” pintanya

To Top