GP Ansor Desak Kapolres dan Kajari Usut Dugaan Main Proyek Oknum Dewan – Radar Selatan

Radar Selatan

Hiburan

GP Ansor Desak Kapolres dan Kajari Usut Dugaan Main Proyek Oknum Dewan

BULUKUMBA, RADAR SELATAN. CO.ID — Gerakan Pemuda Ansor Bulukumba, mendesak pihak kepolisan dan Kejaksaan, segera mengusut tuntutas adanya dugaan main proyek yang dilakukan oknum anggota DPRD Bulukumba.

Ketua GP Ansor Bululumba, Sumarno mengatakan, desakan pihaknya tersebut menindaklanjuti adanya berita yang dilansir oleh salah satu media online tentang nama-nama anggota DPRD kabupaten Bulukumba yang mendapat jatah proyek dari anggaran daerah dengan jumlah rata-rata per anggota dewan mencapai Rp.600.000.000.

“Penegak hukum dalam hal ini Kapolres dan Kajari Bulukumba harus segera mengusut dugaan anggota dewan yang bekerja proyek tersebut sebab jelas ini telah menyalahi, melanggar UU RI No 27 Tahun 2009 yang menerangkan bahwa Anggota DPRD tidak boleh bekerja proyek”, tutur Sumarno saat ditemui di mabes GP Ansor Bulukumba, Kamis 20 April 2017.

Penyelidikan sangat penting dilakukan pihak penegak hukum dalam rangka memberikan penguatan ada atau tidak adanya keterlibatan oknum anggota DPRD dalam permainan proyek.

“Hal ini tidak boleh dibiarkan larut dan jadi bola liar dimasyarakat, Selain itu hal ini juga agar anggota dewan tidak berani bermain-main dengan aturan karena seolah-olah mempermainkan para penegak hukum kita di Bulukumba maka sekali lagi saya tegaskan kepada Kapolres dan Kajari Bulukumba agar segera mengusut dugaan tersebut,”tegasnya.

Ansor Desak Kapolres dan Kajari Usut Dugaan Main Proyek Oknum Dewan

BULUKUMBA, RADAR SELATAN. CO.ID — Gerakan Pemuda Ansor Bulukumba, mendesak pihak kepolisan dan Kejaksaan, segera mengusut tuntutas adanya dugaan main proyek yang dilakukan oknum anggota DPRD Bulukumba.

Ketua GP Ansor Bululumba, Sumarno mengatakan, desakan pihaknya tersebut menindaklanjuti adanya berita yang dilansir oleh salah satu media online tentang nama-nama anggota DPRD kabupaten Bulukumba yang mendapat jatah proyek dari anggaran daerah dengan jumlah rata-rata per anggota dewan mencapai Rp.600.000.000.

“Penegak hukum dalam hal ini Kapolres dan Kajari Bulukumba harus segera mengusut dugaan anggota dewan yang bekerja proyek tersebut sebab jelas ini telah menyalahi, melanggar UU RI No 27 Tahun 2009 yang menerangkan bahwa Anggota DPRD tidak boleh bekerja proyek”, tutur Sumarno saat ditemui di mabes GP Ansor Bulukumba, Kamis 20 April 2017.

Penyelidikan sangat penting dilakukan pihak penegak hukum dalam rangka memberikan penguatan ada atau tidak adanya keterlibatan oknum anggota DPRD dalam permainan proyek.

“Hal ini tidak boleh dibiarkan larut dan jadi bola liar dimasyarakat, Selain itu hal ini juga agar anggota dewan tidak berani bermain-main dengan aturan karena seolah-olah mempermainkan para penegak hukum kita di Bulukumba maka sekali lagi saya tegaskan kepada Kapolres dan Kajari Bulukumba agar segera mengusut dugaan tersebut,”tegasnya.

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!