Pimpinan HTI Jeneponto Tolak Keputusan Menkopolhukam – Radar Selatan

Radar Selatan

Hot News

Pimpinan HTI Jeneponto Tolak Keputusan Menkopolhukam

Pimpinan HTI Jeneponto Tolak Keputusan Menkopolhukam
* Terkait Rencana Pembubaran HTI
REPORTER: DEDI
EDITOR: SUPARMAN
JENEPONTO, RADAR SELATAN.CO.ID  — Ketua Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Cabang Jeneponto, Ustaz Syahrir secara tegas menolak keputusan pemerintah melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) yang membubarkan HTI. Menurutnya, keputusan tersebut diskriminatif dan tidak sesuai UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).
Hal ini disampaikan Syahrir menanggapi pernyataan Menkopolhukam, Wiranto yang menyatakan, kegiatan HTI terindikasi kuat bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, sebagaimana diatur dalam UU Ormas, sangat tidak benar. Bahkan menurutnya, HTI justru memperkuat ideologi Pancasila dan UU 1945.
“Kalau kami dikatakan organisasi anti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, apa buktinya. HTI tidak mungkin berdiri dan berkembang besar seperti sekarang ini kalau tidak sesuai dengan ideologi negara. Kami juga legal, organisasik kami juga terstruktur dari pusat ke daerah, dan  punya kekuatan hukum. Jadi apanya yang dianggap berbahaya”, tegasnya.
Meski demikian, Syahrir menilai keputusan Menkopolhukam tersebut belum resmi dan belum berkekuatan hukum tetap. Namun menurutnya, untuk membubarkan sebuah organisasi tanpa dasar hukum yang kuat merupakan sebuah keniscayaan.
“Tapi ini belum final, kami juga akan tetap berjuang selama itu benar. Kami bukan organisasi ekstrem apalagi berbahaya seperti yang dituduhkan. Buktinya, wacana pembubaran HTI yang dilontarkan Mendagri sebelumnya juga tidak berhasil, karena memang tidak ada dasarnya untuk membubarkan HTI”, tegasnya.
Dikutip dari laman kompas.com, Menkopolhukuam, Wiranto mengatakan, kegiatan HTI terindikasi kuat bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, sebagaimana diatur dalam UU Ormas. “Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah hukum secara tegas untuk membubarkan HTI,” ujar Wiranto saat memberikan keterangan pers di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (8/5/2017).
Wiranto menuturkan, keputusan tersebut telah melalui satu proses pengkajian yang panjang. “Kami memfinalisasi satu proses yang cukup panjang, mempelajari dan mengarahkan sesuai UU Ormas dan sesuai ideologi negara Pancasila,” ujar Wiranto.
Dalam keputusan tersebut, Wiranto memaparkan tiga alasan pemerintah membubarkan HTI. Pertama, sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional. Kedua, kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.
Ketiga, aktifitas yang dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI. Pemerintah akan menempuh jalur hukum sesuai dengan Undang-Undang No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) terkait proses pembubaran HTI. Menurut Wiranto, dalam waktu dekat pemerintah akan mengajukan pembubaran tersebut ke pengadilan agar memiliki kekuatan hukum. (ded-int/man/b)
To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!