Puluhan Warga Dibantu LSM Demo Kejaksaan, Minta Kasus Oknum Guru Cabul Dihentikan – RADAR SELATAN

RADAR SELATAN

Bulukumba

Puluhan Warga Dibantu LSM Demo Kejaksaan, Minta Kasus Oknum Guru Cabul Dihentikan

Puluhan kerabat oknum guru cabul minta kasus kerabatnya dihentikan
BULUKUMBA,  RADAR SELATAN. CO. ID  — Kasus dugaan pencabulan yang dilakukan oknum guru SD 189 Barugae, Bulukumpa,  Muh Jufri,  terhadap Siswinya Au (10) tahun, terus berproses dan menyedot perhatian sejumlah pihak.
Selasa 16 Mei 2017, puluhan pendemo yang mengatasnamakan Solidaritas Pendamping Keluarga Muh Jufri,  menggelar aksi unjuk rasa di kantor Kejaksaan Negeri Bululumba,  Jalan Rambutan,  Kecamatan Ujungbulu.
Dalam aksinya,  puluhan pendemo menilai kasus yang dihadapi kerabatnya (Muh Jufri, red)  terkesan dipaksakan.  Bahkan pebetapan kasus menjadi P21, dinilai atas adanya intervensi aksi yang dilakukan pihak pelapor (Korban, red).  Pasalnya,  para pendemo menilai sampai saat ini baik polisi dan kejaksaan belum mampu menunjukkan bukti otentik atas tuduhan yang dialamatkan terhadap kerabatnya tersebut.
“Kami Meminta kepastian dari pihak Kejari terkait alasan penetapan P21 Muh Jufri sebagai tersangka. Kami juga menilai BAP dari penyidik yang diberikan kepada Kejari belum dinyatakan lengkap karena adanya tekanan dari aksi Unjukrasa  keluarga  pelapor sehingga Kejari melakukan P 21,”terang Korlap Aksi,  Harianto Syam yang juga  aktivis LSM Lidik Pro
Sementara itu,  Jendlap aksi,  Askar Berharap kepada pihak Kejari lebih profesional dalam  mencari bukti secara otentik. Menurutnya untuk bisa melanjutkan proses hukum,  maka penyidik harusnya melangkapi bukti yang kuat.  “Apabila tidak sanggup maka pihak Kejari harus membebaskan Muh Jufri dari segala tuduhan,”katanya.
Terpisah,  Kasi Intel Kejari Bulukumba, Sarwanto didampingi Kasi Pidum, saat menerima pembawa aspirasi mengaku Kecewa dengan adanya aksi Unjukrasa karena massa tidak bisa memilah mana untuk konsumsi pribadi atau umum sebab kasus tersebut berkaitan dengan anak dibawah umur. Sementara itu,  pihaknya membantah adanya intervensi dalam menetapkan P21 dalam kasus tersebut apalagi  Kejari telah menganggap BAP pihak Polres sudah maksimal atau dinilai lengkap.
“Masih ada proses setelah P21 yaitu SPDP selama dua bulan dan pihak Kejaksaan mempunyai kewenangan untuk melakukan perbaikan – perbaikan dalam BAP. Apabila ada permasalahan terkait  asusila  apalagi menyangkut anak dibawah umur lebih baik dilakukan audiensi dengan pihak Kejari untuk menjaga nama baik keluarga, “harapnya.
To Top