BPJS Kesehatan Jalin Kerjasama Dengan Kejaksaan Bulukumba – Radar Selatan

Radar Selatan

Bulukumba

BPJS Kesehatan Jalin Kerjasama Dengan Kejaksaan Bulukumba

BULUKUMBA, RADAR SELATAN.CO.ID — Dalam rangka menyukseskan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) melalui upaya pemenuhan hak konstitusi seluruh warga Indonesia berupa terdaftarnya sebagai Peserta JKN-KIS, BPJS Kesehatan Cabang Bulukumba menandatangani Kesepakatan Bersama dengan Kejaksaan Negeri Bulukumba tentang Penanganan Masalah Hukum bidang Perdata dan TUN (18-05-2017).
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bulukumba, Diah Eka Rini, disela-sela kegiatan Forum Koordinasi Kepatuhan menjelaskan, sebagai badan hukum publik yang dibentuk Undang-Undang untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di bidang Kesehatan, BPJS Kesehatan bersama institusi pemerintah daerah terkait, telah melakukan berbagai upaya percepatan dan langkah-langkah akselerasi, termasuk kerjasama penanganan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara dengan Kejaksaan Negeri Bulukumba.
Dengan adanya kerjasama ini, Diah Eka Rini berharap BPJS Kesehatan Cabang Bulukumba dapat memperoleh bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain dari Kejari Bulukumba. Sehingga dapat meningkatkan efektifitas penanganan aspek hukum, regulasi serta optimalisasi pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan seluruh Badan Usaha yang ada di Kabupaten Bulukumba.
Dijelaskannya lagi, dalam program JKN-KIS ada tiga poin kewajiban, yakni masyarakat wajib mendaftar dalam program JKN-KIS, pemberi kerja wajib mendaftarkan seluruh pekerja beserta anggota keluarganya dan kepatuhan peserta membayar  iuran.

“Dalam hal kepatuhan Badan Usaha, misalnya ada perusahaan yang sudah dilakukan sosialisasi mengenai pentingnya JKN-KIS terhadap pekerjanya, namun ternyata perusahaan tersebut belum mendaftarkan para pekerjanya dan tidak membayar iuran, maka BPJS Kesehatan akan melakukan proses pemeriksaan kepatuhan. Setelah itu, jika Badan Usaha tetap tidak patuh membayar iuran, BPJS Kesehatan dapat mengajukan Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Kejaksaan. Selanjutnya, Kejaksaan bisa memanggil dan memproses secara hukum,” tutupnya.

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!